Masuk Timwas Haji, DPR Ingin Pengawasan Lintas Sektor Lebih Maksimal

INFO TEMPO – Keterlibatan Komisi III DPR RI dalam Timwas Haji menjadi bentuk komitmen parlemen untuk memperkuat pengawasan pelayanan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci. Hal itu disampaikan Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026, Muhammad Nasir Djamil sesaat sebelum berangkat ke Makkah di Bandara Soekarno Hatta, Rabu, 20 Mei 2026.

Menurut Anggota Komisi III DPR RI ini, pelaksanaan ibadah haji melibatkan jutaan orang sehingga membutuhkan pengawasan lintas komisi agar setiap aspek pelayanan dapat dievaluasi secara menyeluruh. “Diharapkan semua komisi terlibat dalam pengawasan pelaksanaan ibadah haji karena melibatkan jumlah orang yang ramai,” kata dia.

Masing-masing komisi, lanjut dia, nanti akan melihat aspek apa yang perlu dievaluasi dan kemudian diperbaiki sehingga kualitas pelayanan terhadap calon jemaah haji oleh pemerintah ini bisa maksimal dilakukan. Adapun kehadiran seluruh komisi dalam Timwas Haji DPR RI merupakan bentuk tanggung jawab DPR untuk memastikan penyelenggaraan haji berjalan lancar dan jemaah memperoleh pelayanan berkualitas.

“Ini sebagai bentuk komitmen DPR untuk memastikan bahwa pelaksanaan ibadah haji setiap tahunnya itu bisa berjalan lancar. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negara yang melaksanakan ibadah haji di tanah suci itu harus berkualitas,” ujar dia.

Pengawasan Timwas akan difokuskan pada sejumlah sektor penting seperti akomodasi, transportasi, kesehatan, hingga layanan saat puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Pengawasan dilakukan agar persoalan klasik yang kerap dialami jemaah, terutama terkait mobilitas dan transportasi, tidak kembali terjadi pada musim haji tahun ini.

“Jangan sampai lagi ada berita bahwa jemaah haji kita harus berjalan kaki sementara transportasi itu ada tapi tidak bisa digunakan karena kondisi di sana yang agak crowded,” ujar dia. Nasir pun berharap seluruh layanan haji tahun ini dapat berjalan lebih tertata sehingga jemaah terhindar dari situasi yang menyulitkan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. (*)

  • Related Posts

    Pramono Minta 884 Pejabat yang Baru Dilantik Bikin Inovasi

    Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik 884 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemprov DKI. Pramono meminta para pejabat yang baru dilantik untuk berinovasi. Pelantikan dan pengambilan sumpah…

    DPR Sepakati 68 RUU Perubahan Prolegnas Prioritas 2026, Ini Daftarnya

    Jakarta – Rapat paripurna DPR menyetujui perubahan Prolegnas RUU Prioritas dan RUU Prolegnas Tahun 2025-2029. Total ada 68 RUU yang jadi prioritas DPR pada 2026 untuk dibahas. Pengambilan keputusan ini…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *