WAKIL Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid meminta Presiden Prabowo Subianto memanfaatkan hubungan baiknya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membantu pembebasan lima warga negara Indonesia yang ditahan Israel dalam misi kemanusiaan menuju Gaza.

Menurut Hidayat, kedekatan Trump dengan Israel dapat menjadi jalur diplomasi yang efektif di tengah tidak adanya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. Ia menilai hubungan personal antara Prabowo dan Trump perlu dimanfaatkan pemerintah untuk menekan Israel agar segera membebaskan para WNI tersebut.

“Pak Prabowo dipuji luar biasa oleh Donald Trump. Saya kira ini momentum yang baik untuk Pak Prabowo menyampaikan pada Trump, bila memang tulus dengan pujian itu, sekaranglah membuktikan bahwa BOP itu memang untuk menghadirkan perdamaian,” kata Hidayat di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, 19 Mei 2026.

Hidayat merujuk pada BOP yang beberapa waktu terakhir disebut sebagai kerangka kerja sama perdamaian yang melibatkan Amerika Serikat dan sejumlah negara mitra. Menurut dia, penahanan relawan dan jurnalis yang membawa bantuan kemanusiaan justru bertentangan dengan semangat perdamaian yang diklaim dalam BOP.

“Rekan-rekan aktivis ini tidak untuk mengobarkan perang, tapi justru untuk menghadirkan salah satu butir BOP yaitu masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza,” ujar dia.

Lima WNI yang ditahan terdiri atas empat jurnalis dan satu aktivis kemanusiaan yang mengikuti misi Global Flotilla menuju Gaza. Hidayat menilai penahanan tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan hukum internasional karena para peserta misi membawa bantuan bagi warga sipil di Gaza.

Ia menegaskan Indonesia tetap memiliki kewajiban melindungi warga negaranya meski tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Menurut dia, absennya hubungan diplomatik tidak dapat dijadikan alasan untuk membiarkan penahanan terhadap warga Indonesia.

“Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel, tapi bukan berarti Israel boleh melakukan apa pun dan Indonesia tidak bisa melakukan pembelaan terhadap warganya,” kata dia.

Hidayat juga menyinggung posisi Indonesia sebagai Ketua Dewan HAM PBB yang dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat tekanan diplomatik terhadap Israel. Pemerintah, kata dia, perlu menggalang dukungan internasional bersama negara-negara lain yang warga negaranya ikut ditahan dalam misi tersebut.

Ia mencontohkan Malaysia yang sebelumnya berhasil membebaskan warga negaranya dari penahanan Israel meski kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik. Menurut Hidayat, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim telah memiliki pengalaman dalam menangani kasus serupa.

“Malaysia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, tapi bisa melakukan pembebasan terhadap warganya pada periode yang lalu,” ujar dia.

Selain melibatkan Malaysia, Hidayat meminta pemerintah membuka komunikasi dengan berbagai pihak internasional, termasuk Amerika Serikat. Ia mengatakan pengaruh Washington terhadap Israel dapat menjadi faktor penting dalam proses negosiasi pembebasan WNI.

Hidayat mengaku optimistis pemerintah Indonesia dapat membawa pulang kelima WNI tersebut. Ia mengatakan perlindungan terhadap warga negara merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan negara. 

“Kita memberikan kepercayaan kepada Presiden Prabowo untuk melaksanakan amanat konstitusi melindungi seluruh warga bangsa Indonesia dengan membebaskan warga Indonesia yang ditahan Israel,” kata dia.