PENGADAAN alat utama sistem persenjataan (alutsista) Indonesia dinilai masih menyisakan persoalan kesiapan operasi. Dalam diskusi yang digelar Marapi Consulting & Advisory pada 11 Mei 2026, sejumlah narasumber menilai modernisasi alutsista belum sepenuhnya dibarengi kesiapan sistem persenjataan, logistik, dan pemeliharaan yang memadai.

Mantan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Madya TNI (Purn) Desi Albert Mamahit, mengatakan pengadaan alutsista selama ini telah disusun berdasarkan kebijakan strategis pertahanan negara dan prediksi ancaman pada masa depan. Menurut dia, proses tersebut juga mempertimbangkan perkembangan teknologi militer serta kemampuan anggaran negara. 

Desi menyebut keterbatasan fiskal membuat pengadaan dilakukan secara bertahap. Pembelian platform utama, kata dia, lebih dulu diprioritaskan sebelum melengkapi kebutuhan lain seperti sistem persenjataan dan dukungan operasional. “Ketika kita membeli platform, kita juga memikirkan sistem persenjataannya,” kata dia dalam siaran pers dikutip pada Ahad, 17 Mei 2026.

Namun pendekatan tersebut dinilai menyimpan risiko terhadap kesiapan operasi militer. Ketua Harian Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantanas) Mayor Jenderal TNI (Purn) Jan Pieter Ate mengatakan standar kesiapan tempur tidak hanya bergantung pada platform, tetapi juga sistem senjata, personel terlatih, dan dukungan logistik terpadu. 

Menurut Jan Pieter, pengadaan alutsista seharusnya tidak hanya mengikuti ruang anggaran pemerintah. Ia menilai kebutuhan operasi militer harus menjadi dasar utama dalam menentukan jenis alutsista yang dibeli dan kesiapan sistem pendukungnya. “Semangat dari pengadaan alutsista adalah menghadirkan operational readiness,” ujar dia. 

Pengamat Militer dan Konsultan Bidang Pertahanan Marapi Consulting & Advisory Alman Helvas Ali menyoroti persoalan anggaran pemeliharaan yang dinilai kerap tertinggal dibanding masuknya alutsista baru. Kondisi itu membuat anggaran pemeliharaan alat lama sering dialihkan agar alutsista baru tetap dapat beroperasi. 

Alman mencontohkan kapal perang PPA yang hingga kini belum dilengkapi rudal buatan MBDA akibat antrean produksi global setelah pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina. Selain itu, kontrak pengadaan disebut belum mencakup dukungan suku cadang jangka panjang sehingga ketergantungan pada pabrikan masih tinggi. 

Ia menilai pemerintah perlu menyiapkan kebijakan jangka panjang untuk memperkuat kemampuan industri pertahanan dalam negeri, terutama pada aspek pemeliharaan dan perawatan alutsista. “Tidak ada jaminan ketika kita menerima alutsista baru, di tahun berikutnya ada anggaran untuk perawatan dan suku cadang,” kata dia.