PRESIDEN Prabowo Subianto ingin membentuk satuan tugas atau satgas untuk mempermudah perizinan usaha di Indonesia. Satgas ini nantinya akan mempercepat upaya deregulasi di tanah air.

Prabowo menginstruksikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk merancang satuan tugas khusus tersebut bersama para pakar. “Sederhanakan ya, jangan persulit. Para pengusaha harus dibantu, harus didukung,” kata Prabowo saat berpidato di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta pada Rabu, 13 Mei 2026.

Menurut Ketua Umum Partai Gerindra ini, pemerintah ingin menertibkan para pengusaha yang nakal dalam menjalankan usahanya di Indonesia. Namun, dia berujar, mereka yang benar-benar mau bekerja dan berinvestasi harus dibantu.

Prabowo mengakui saat ini masih ada birokrat-birokrat di Indonesia yang mempersulit proses perizinan usaha. Kesulitan ini, kata Prabowo, membuat para investor mengeluh.

“Banyak investor dari luar negeri mengeluh, di Indonesia sering perizinannya lama sekali dan banyak sekali. Perizinan kadang-kadang ada yang enggak masuk akal,” kata Prabowo.

Mantan menteri pertahanan ini menyebut heran karena praktik itu masih terjadi meski pemerintah telah berupaya mempermudah proses perizinan. Menurut dia, izin yang sudah mudah justru dipersulit kembali lewat berbagai ketentuan teknis. Sejumlah birokrat, kata dia, bahkan menggunakan kesempatan ini untuk korupsi.

Prabowo berujar, dirinya menerima keluhan dari kelompok pengusaha yang mau bekerja dan berinvestasi di Indonesia namun kesulitan mengurus izin.

Ia mengatakan tidak jarang izin yang mereka butuhkan baru keluar setelah satu hingga dua tahun sejak proses pengajuan. Padahal, kata dia, di negara lain perizinan bisa selesai dalam waktu dua minggu.

Maka dari itu, Prabowo ingin mengacu kepada negara-negara tetangga yang birokrasi perizinannya lebih mudah. “Kalau mereka bisa keluarkan izin dalam dua minggu kenapa kita dua tahun,” ucapnya.

Kamar Dagang Cina atau China Chamber of Commerce sebelumnya melayangkan surat kepada Presiden Prabowo untuk menyampaikan berbagai keluhan terkait iklim investasi di Indonesia. Dalam surat yang beredar pada Selasa, 12 Mei 2026, para pengusaha asal Cina menyoroti sejumlah kebijakan yang mereka nilai membebani dunia usaha.

Beberapa kebijakan yang disorot Kadin Cina termasuk sulitnya perizinan dan birokrasi di Indonesia, kenaikan royalti mineral, ketidakpastian regulasi, hingga penegakan hukum yang dianggap berlebihan.

Kadin Cina menyampaikan investasi dari negera mereka turut berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Namun, mereka menilai dalam beberapa waktu terakhir dunia usaha menghadapi tantangan yang semakin besar di Indonesia.