Jakarta – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan terjadi penurunan drastis pada jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terindikasi menyalahgunakan bantuan sosial untuk judi online (judol).

Sebanyak 75 KPM diberhentikan dari penerima bantuan sosial (bansos) pada triwulan kedua 2026. Jumlah tersebut jauh menurun dari triwulan pertama 2026 dengan lebih dari 11 ribu KPM yang diberhentikan.

“Untuk Tahun 2026 ini ada 11 ribu lebih KPM yang kami coret di triwulan pertama, dan untuk triwulan kedua itu ada 75 KPM yang kami coret,” kata Gus Ipul, dalam keterangan tertulis, Rabu (13/5/2026).

Gus Ipul menturkan hal tersebut pada Selasa (12/5). Lalu, Gus Ipul mengapresiasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang telah bekerjasama dalam memberikan informasi sehingga bansos yang disalahgunakan untuk judol turun drastis.

“Sehingga kita bisa memberikan bantuan sosial kepada mereka yang lebih membutuhkan dan dimanfaatkan dengan benar,” ujarnya.

Kementerian Sosial (Kemensos) juga akan terus berkoordinasi dan menyerahkan data terbaru yang telah dimutakhirkan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) kepada PPATK untuk dilakukan pemadanan sekaligus koreksi jika masih ada KPM yang terlibat judol.

Lebih lanjut, Gus Ipul menegaskan pemberhentian penerima bansos yang terindikasi judol saat ini sudah bersifat permanen.

“Kemarin yang tahun lalu masih kita beri sekali lagi kesempatan. Tidak semua juga, hanya yang tertentu setelah hasil ground check memang mereka sangat membutuhkan. Tetapi tentu kita beri pendampingan jangan sampai mengulang lagi,” tegasnya.

Gus Ipul menyampaikan rata-rata KPM yang terindikasi judol berada pada Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Memang (ada) beberapa temuan gitu ya, yang dimanfaatkan oleh orang lain. Ada yang sengaja, kalau yang sengaja ya itu kita garis merah,” ungkapnya.

Kemensos akan terus mengawasi penyaluran bansos di lapangan, sekaligus memberikan pendampingan lewat pendamping-pendamping sosial yang berada di daerah serta bekerjasama dengan pemerintah daerah.

(ega/ega)