Jaksa Protes Pertanyaan Tak Relevan, Pengacara Nadiem: Izin Ketawa Majelis

Jakarta

Jaksa penuntut umum (JPU) memprotes pertanyaan dari penasehat hukum mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Jaksa menilai pertanyaan yang dilontarkan penasehat hukum jauh dari konteks perkara.

Protes disampaikan jaksa dalam sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/5/2026). Namun, protes jaksa justru ditanggapi jenaka oleh pihak penasehat hukum.

“Majelis mohon izin, kami menghormati pertanyaan. Kami keberatan atas pertanyaan-pertanyaan ini. Karena bagi kami, penilaian kami, pertanyaan-pertanyaan ini jauh dari konteks dan substansi dari perkara ini,” interupsi jaksa.

“Yang keberatannya tentang apanya?” tanya hakim.

“Bonus demografi lah, tentang kezaliman, sikap sombong, pertimbangan jadi menteri, agak jauh dari konteks perkara yang kita bicarakan,” jawab jaksa.

“Kami izin ketawa majelis,” sahut penasehat hukum.

Hakim lantas menengahi. Hakim mengatakan saat ini sidang sedang berlangsung dengan agenda pemeriksaan terdakwa dan giliran advokat yang sedang diberikan kesempatan bertanya.

“Bentar ya, ini kan posisi sekarang yang terperiksa adalah terdakwa, jadi ya silakan dari advokat ingin mengetahui apa yang dirasakan saat ini ya silakan ya,” jelas hakim.

Nadiem pun kembali menyampaikan jawaban atas pertanyaan penasehat hukum. Namun tak lama kemudian, jaksa kembali menginterupsi. Kali ini, jaksa meminta pihak penasehat hukum tak merekam video.

“Izin yang mulia, mohon maaf yang mulia, kami keberatan sama penasehat hukum yang mengambil zoom video dari sisi sebelah situ. Kita sudah sepakat diawal persidangan, tidak boleh,” tutur jaksa.

“Tolong untuk pengambilan gambar dihentikan, jangan di sisi sebelah sini ya, biar tidak mengganggu terdakwa yang lagi ini, ya. Sudah sepakat tidak mengambil gambar dari posisi sebelah sini,” ujar hakim.

(kuf/maa)

  • Related Posts

    Kepala Daerah Prioritaskan Insentif Fiskal dari Kemendagri untuk Masyarakat

    INFO TEMPO – Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri memberikan hadiah insentif bagi pemerintah daerah yang berprestasi. Insentif yang diberikan dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 itu berupa uang Rp…

    KDM Minta Setop Izin Pembangunan Wisata-Perumahan di Kawasan Perkebunan

    Jakarta – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengambil langkah tegas untuk menekan risiko bencana alam dengan meminta seluruh bupati dan wali kota menghentikan izin pembangunan tempat wisata dan perumahan…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *