Pemerintah: Konsep Aglomerasi Jadi Solusi Masalah Perkotaan

KEMENTERIAN Dalam Negeri menilai pengembangan kawasan aglomerasi menjadi upaya untuk menyelesaikan persoalan perkotaan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah mendorong penguatan konsep aglomerasi berbasis pendekatan sektoral untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan kawasan perkotaan.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

Konsep aglomerasi, menurut dia, bukan hal baru. Namun implementasinya kerap terhambat karena terlalu berfokus pada aspek kelembagaan, sehingga persoalan lintas wilayah seperti banjir, kemacetan, dan sampah tidak tertangani secara optimal.

“Di China itu, Pak, sampai sekarang maju seperti ini karena aglomerasinya jalan. Diatur oleh pusat, dikasih model oleh pusat, sehingga bertumpu pada aglomerasi. Enggak bisa sendiri-sendiri,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 30 April 2026.

Hal tersebut disampaikannya dalam Seminar Nasional Diskusi Aglomerasi Sustainable Aglo-City Summit 2026 di Novotel Tangerang BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten.

Kemendagri mendapat mandat untuk memastikan sinkronisasi, sinergi, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan berjalan efektif. Pendekatan ini dinilai penting agar kebijakan pembangunan tidak berjalan parsial, melainkan dalam satu ekosistem yang terintegrasi.

Bima menekankan perlunya pergeseran pendekatan dari kelembagaan ke sektoral agar penyelesaian masalah dapat dilakukan lebih cepat dan konkret di lapangan. “Fokus pada isu dan sektoral langsung,” ujarnya.

Ia mencontohkan penanganan sampah dan transportasi sebagai isu utama dalam kawasan aglomerasi yang membutuhkan pendekatan sektoral.

Program pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL) dan Local Service Delivery Improvement Program (LSDP) disebut sebagai bentuk intervensi langsung pemerintah pusat yang berfokus pada penyelesaian masalah secara konkret.

Ia menilai integrasi transportasi lintas daerah juga dapat berjalan lebih efektif jika didukung kejelasan otoritas, skema pembiayaan, serta koordinasi antarwilayah dalam kerangka aglomerasi.

Bima menegaskan, dengan dukungan pemerintah pusat serta komitmen pemerintah daerah, konsep aglomerasi berbasis pendekatan sektoral memiliki prospek kuat sebagai solusi jangka panjang dalam mengatasi persoalan kawasan perkotaan.

  • Related Posts

    TP PKK Salurkan Bantuan Sosial & Gelar Senam Sehat di Huntara Aceh Utara

    Jakarta – Ketua Umum (Ketum) Tim Pembina (TP) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sekaligus Ketum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Tri Tito Karnavian mendorong pemulihan warga hunian sementara…

    Pemerintah Minta Masyarakat Waspada Tawaran Haji Tanpa Antre: Potensi Penipuan

    Jakarta – Satgas Haji dan Umrah mengimbau masyarakat mewaspadai tawaran naik haji tanpa antre. Pemerintah pelaksanaan haji dengan dipastikan ilegal. Hal itu disampaikan,Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak,…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *