KEPALA Kantor Staf Presiden Muhammad Qodari mengatakan pemerintah telah mengamankan tambahan wilayah seluas 127,3 hektare di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara. Qodari menjelaskan, penegasan batas darat wilayah negara Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik telah rampung dilakukan.

Ia mengklaim penyelesaian penegasan batas di pulau tersebut merupakan wujud nyata keberhasilan diplomasi damai. Kesepakatan garis batas baru itu disebut sekaligus memperkuat kedaulatan teritorial Indonesia.

“Wilayah seluas 127,3 hektare yang pada batas lama merupakan bagian dari Malaysia, kini sah menjadi wilayah Indonesia,” ucap Qodari di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 15 April 2026.

Qodari menerangkan, penyesuaian garis batas juga menyebabkan sebagian wilayah Indonesia masuk ke dalam teritori Malaysia. Namun, luasnya jauh lebih kecil dibanding wilayah Malaysia yang masuk ke teritori Indonesia. “Hanya 4,9 hektare dari wilayah pada batas lama Indonesia yang kini menjadi bagian dari Malaysia,” tutur Qodari.

Lebih lanjut, kata Qodari, Kementerian Dalam Negeri telah membentuk tim khusus untuk menghitung kompensasi bagi warga yang terdampak perubahan batas wilayah itu. “Menghitung ganti rugi tanah dan lahan masyarakat terdampak dari penegasan batas wilayah di Pulau Sebatik,” tutur dia.

Di sisi lain, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 86 miliar pada tahun 2026 untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan wilayah perbatasan. Dana ini diperuntukkan bagi operasionalisasi 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di bawah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Sejak Desember 2016 hingga Oktober 2024, Indonesia sudah membangun dan meresmikan 15 PLBN dari total 18 pos yang direncanakan di berbagai wilayah. PLBN yang telah beroperasi di antaranya Entikong di Kalimantan Barat, Motaain di Nusa Tenggara Timur, Skouw di Papua, Serasan di Kepulauan Riau, hingga Sebatik yang baru saja tuntas penegasan batas daratnya.