Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggelar town hall meeting bersama jajaran Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), lurah, camat hingga wali kota di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat. Pramono mengatakan ada tiga petugas PPSU yang diberi sanksi surat peringatan pertama atau SP1 terkait penggunaan foto AI di JAKI.
“Ada tiga orang yang sudah mendapatkan SP1. Tadi secara pribadi saya temui dan saya sampaikan ini adalah kesempatan terakhir bagi mereka kalau masih ingin bekerja di DKI Jakarta,” kata Pramono di TIM, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menegaskan pelanggaran serupa tak boleh terjadi lagi. Dia mengatakan Pemprov DKI tak akan ragu menjatuhkan sanksi lebih berat.
“Kalau sampai diulang kembali, pasti kami mengambil tindakan yang lebih tegas,” ujarnya.
Pramono meminta pembenahan sistem dan tata kelola PPSU agar lebih transparan. Dia menyoroti kasus PPSU membalas laporan warga dengan foto rekayasa AI di Kalisari, Jakarta Timur.
“Tidak ada ruang untuk itu terulang kembali. Kita perbaiki sistem dan tata kelola yang lebih baik, transparan, terbuka,” ujarnya.
Pramono mengingatkan seluruh jajaran Pemprov DKI tidak bekerja menyenangkan pimpinan. Dia meminta petugas bekerja untuk warga.
“Saya minta tidak boleh lagi hanya sekadar menyenangkan pimpinan, tapi kerja riil di lapangan,” ucapnya.
Dia mengatakan petugas PPSU merupakan ujung tombak pelayanan publik. Menurutnya, wajah Jakarta ditentukan oleh kinerja para petugas di lapangan.
“PPSU adalah ujung tombak dari wajah Jakarta. Kita tidak bisa kerja sendirian, harus terkoordinasi dengan baik,” ucapnya.
Pemprov DKI juga akan memperbaiki sistem pelaporan. Termasuk, katanya, mekanisme pengunggahan hasil kerja PPSU agar tidak disalahgunakan.
“Masukan, saran, kritik dari publik itu adalah obat yang menguatkan kita untuk terus memperbaiki diri,” ujarnya.
(bel/haf)






