Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggono menyatakan kementeriannya tidak memberlakukan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Keputusan tidak menerapkan WFH tersebut berlaku untuk seluruh unit kerja, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Kami putuskan kami tidak WFH,” kata Dody sebagaimana dilansir Antara pada Jumat, 10 Maret 2026.

Dody beralasan karakter tugas Kementerian PU tidak memungkinkan untuk dilakukan dengan WFH. Ia menjelaskan, Kementerian PU tidak hanya bertugas membangun infrastruktur, tetapi juga menjadi bagian dari tim utama penanganan bencana bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di berbagai wilayah di Indonesia.

Dengan peran strategis tersebut, kata dia, kehadiran fisik pegawai sangat penting agar respons terhadap kondisi darurat bisa dilakukan secara cepat. Misalnya, untuk penanganan pasca-bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

Meski demikian, Doddy mengatakan kementeriannya tetap akan menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menghemat energi dan bekerja secara efektif. Dia menyiasati itu dengan mengurangi penggunaan listrik dan pendingin ruangan setelah jam kerja, serta memanfaatkan ventilasi alami di ruang kerja yang memungkinkan penghematan energi. 

“Mudah-mudahan dengan cara itu, walaupun tidak WFH, tapi ada efisiensi yang dapat kami berikan kepada bangsa dan negara,” tuturnya. 

Kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara ditetapkan pemerintah sebagai langkah penghematan energi di tengah kenaikan harga minyak global. ASN di instansi pusat dan daerah dijadwalkan bekerja dari rumah satu hari dalam sepekan untuk menekan konsumsi bahan bakar.

Kebijakan ini juga merespons dinamika geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, yang berdampak pada harga energi global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengumumkan kebijakan tersebut sebagai bagian dari mitigasi tekanan eksternal.