Jakarta – Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI Muhammad Tito Karnavian melakukan kunjungan ke Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara (Sulut). Kunjungan tersebut dilakukan untuk menyerahkan bantuan Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Adapun bantuan program RLTH itu sebanyak 1.000 unit melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Selain itu, dalam kunjungan bersamaMenteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait tersebut, Tito juga meninjau kondisi warga terdampak banjir bandang.

Tito menegaskan program perumahan tersebut merupakan wujud kehadiran negara di kawasan perbatasan yang sejalan dengan mandat Presiden untuk memperkuat keadilan sosial, ketahanan wilayah, serta menumbuhkan rasa kebangsaan masyarakat perbatasan, khususnya di Kabupaten Sitaro.

“Atas arahan Bapak Presiden Prabowo, kami hadir untuk membantu masyarakat yang terdampak (banjir) juga karena program rumah tidak layak huni. Tahun ini, Kementerian PKP mengalokasikan 1.000 unit RTLH untuk Sitaro,” ujar Tito, dalam keterangan tertulis, Jumat (10/4/2026).

Tito menambahkan, secara nasional pemerintah mengalokasikan 15.000 unit bedah rumah khusus untuk kawasan perbatasan negara. Lonjakan tersebut dinilai sangat besar karena sebelumnya belum terdapat alokasi khusus RTLH untuk wilayah perbatasan.

“Salah satunya Kepulauan Sitaro, terlebih daerah ini baru terdampak banjir bandang. Dari total 400 ribu unit program perumahan nasional, 15 ribu dialokasikan khusus untuk kawasan perbatasan. Ini peningkatan yang luar biasa, karena sebelumnya perbatasan selama ini tidak ada,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri PKP, Maruarar Sirait menegaskan komitmen percepatan pelaksanaan program Peningkatan RTLH di Kabupaten Sitaro.

“Atas arahan Presiden, kami mendukung penuh langkah BNPP RI. Mulai minggu depan kita siapkan segera 1.000 rumah untuk dilakukan bedah rumah, dari tidak layak huni menjadi layak huni di Pulau Sitaro,” kata Maruarar.

Ia menyampaikan bahwa terdapat tiga pertimbangan utama penetapan alokasi program di Kabupaten Sitaro, yakni posisi strategis Sitaro sebagai wilayah perbatasan negara, tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi berdasarkan data statistik, serta dampak banjir bandang yang membutuhkan penanganan cepat dan terukur.

“Tiga alasan ini menjadi dasar kebijakan yang dapat kami pertanggungjawabkan,” terangnya.

Diketahui, BNPP RI mengusulkan penanganan 700 unit RTLH di kawasan perbatasan Kecamatan Siau Barat dan Siau Barat Utara. Usulan tersebut disetujui Menteri PKP dan diperkuat dengan tambahan 300 unit di luar kawasan perbatasan sehingga total bantuan perumahan bagi Kabupaten Sitaro mencapai 1.000 unit.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan relokasi 98 rumah pascabanjir di lahan seluas 2,5 hektare yang disediakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sitaro.

(anl/ega)