KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membantah pelajar di Kudus, Jawa Tengah, Muhammad Rafif Arsya Maulidi, mendapat intimidasi. Arsya sebelumnya sempat mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto ihwal penolakan makan bergizi gratis (MBG). Dadan mengatakan, kasus itu sudah diselesaikan dengan baik.

“Hasil pendalaman menunjukkan tidak terdapat tindakan intimidasi dari karyawan SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi) Kudus Dawe Cendono, SPPG yang mendistribusikan MBG ke sekolah tersebut,” kata Dadan melalui pesan teks Selasa malam, 7 April 2026.

Dadan mengatakan selama program MBG berjalan di sekolah Arsya, SMK NU Miftahul Falah Kudus, tidak ditemukan adanya permasalahan distribusi maupun keluhan dari siswa lainnya. Dadan mengatakan, hanya Arsya yang menolak MBG.

BGN, kata Dadan, juga sudah melakukan voting terhadap seluruh siswa di sekolah tersebut, namun mayoritas menyatakan setuju untuk melanjutkan MBG. “Voting dilakukan pihak sekolah, sebanyak 581 dari 607 siswa menyatakan setuju untuk melanjutkan MBG,” ujarnya.

Tanggapan Dadan ini tak sejalan dengan apa yang dikeluhkan Arsya. Pelajar kelas XI SMK NU Miftahul Falah Kudus itu mengunggah bukti-bukti pesan benada makian yang dikirim melalui direct message Instagram pribadinya.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, yang juga menjadi pendamping Arsya mengatakan, ada satu pengguna akun Instagram yang ketika ditelusuri ternyata pegawai SPPG Kudus. “Benar (ada intimidasi). Ada karyawan SPPG yang memaki-maki Arsya,” ujarnya pada Selasa, 7 April 2026.

Tiyo memberikan tangkapan layar yang berisi pesan-pesan bernada makian yang dikirim pelaku kepada Arsya. Isi pesan itu dikirim dalam bahasa Jawa. Tiyo memberikan terjemahannya.

Berikut adalah isi pesan yang dikirim pelaku melalui direct message ke akun Instagram Arsya.

“Senggol di depanku sini. Berani DM aku apa tidak? Njing, an*ing?”

“Tidak pernah bicara backinganku siapa, tapi ya sepantasnya saja.”

Pelaku tidak hanya mengirimi pesan ke DM Instagram Arsya saja. Tetapi juga meninggalkan komentar di unggahan Arsya. “Suruh bicara di depanku, biar kuludahi,” tulis dia.

Sebelumnya, Arsya mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto meminta agar jatah MBG miliknya dialihkan menjadi tambahan kesejahteraan guru.

Ia berharap alokasi anggaran tersebut bisa digunakan untuk membantu para guru yang dinilainya masih belum sejahtera. “Jika memungkinkan, dana yang seharusnya dialokasikan untuk saya kiranya dapat dialihkan sebagai tambahan tunjangan bagi guru-guru saya,” katanya saat dikonfirmasi pada Kamis malam, 2 April 2026.

Dia mengaku miris melihat langsung kondisi sebagian guru saat ini. Terutama guru di sekolahnya yang tetap mengajar dengan dedikasi, meski kesejahteraannya belum memadai.

Ia kemudian menghitung secara sederhana nilai manfaat MBG yang akan diterimanya hingga lulus sekolah, yakni sekitar Rp 6,75 juta. “Saat ini saya masih memiliki sekitar satu setengah tahun masa belajar di SMK. Jika dihitung secara sederhana, (18 bulan x 25 hari x Rp 15 ribu = Rp 6.750.000),” ujarnya.

Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menilai, apa yang dilakukan Arsya dengan menulis surat untuk presiden terkait penolakan MBG mestinya mendapat apresiasi.

Iman bilang, apa yang dilakukan Arsya menunjukkan bahwa pelajar tersebut memiliki kesadaran kritis. “Rafif sampai pada sebuah tindakan kognitif tinggi, mengevaluasi MBG, bahkan daya kritisnya menghasilkan sikap untuk menolak MBG,” kata Iman.

Rafif tak hanya memiliki kesadaran, tetapi juga empati. Menurut Iman, Rafif berhasil membayangkan dirinya berada di posisi guru yang dinilainya masih belum sejahtera. “Empati adalah sepuluh kemampuan inti yang dibutuhkan 50 persen pekerjaan di masa depan, di atas AI (akal imitasi) dan koding), menurut Future Jobs Report (2025),” ujarnya.

Tak hanya itu, Iman menilai Rafif juga memiliki rasa solidaritas. Seperti dalam suratnya, Rafif mengajak teman-teman pelajar untuk tidak diam dan ikut menyuarakan betapa pentingnya kesejahteraan guru. Sebab, guru merupakan pilar kemajuan bangsa.

Iman menilai, tulisan dalam surat Rafif menyentuh dasar persoalan MBG, yakni bagaimana mengembalikan anggaran pendidikan ke kodratnya, yakni untuk membiayai semua urusan pendidikan, termasuk di dalamnya  memberikan upah guru dengan layak.

“Anak ini lebih cerdas dan membaca bahwa MBG diambil dari anggaran pendidikan yang seharusnya menyejahterakan guru yang bekerja untuk pendidikan. Bukan untuk makan. Mandat konstitusi itu mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata dia.

Iman berharap guru-guru di seluruh Indonesia dapat menyediakan ruang berpendapat bagi siswa di dalam dan di luar kelas lebih besar lagi. Selain itu, guru juga perlu mengelaborasi pendapat siswa agar menjadi ruang diskusi dengan teman lainnya. “Guru juga mesti menjadi teman siswa untuk mendebatkan pikiran, gagasan dan keresahannya,” kata Iman.