INFO TEMPO – Pernyataan Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), menjadi penegasan bahwa pemanfaatan kayu hanyutan dampak banjir bandang Sumatera di akhir 2025 sudah berjalan di atas rel. Aksi pembersihan dan pemanfaatan itu melesat drastis hingga 111 persen di awal April ini.

Dalam rilis pers pada Jumat, 3 April 2026, Tito menyatakan bahwa Satgas PRR telah merancang pemanfaatan kayu tersebut untuk kebutuhan material pembangunan hunian hingga sektor industri. “Kemudian bisa juga dipakai warga untuk membangun rumah, silakan,” ujarnya.

Tito juga menekankan agar bagian kayu hanyutan yang berukuran kecil dan kurang ekonomis sebisa mungkin dimanfaatkan pemerintah daerah agar bisa menjadi pemasukan asli daerah (PAD). Contohnya, dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan batu bata atau bahan bakar pembangkit listrik. “Mekanismenya (melalui) kerja sama dan pendapatannya menjadi PAD,” kata Tito.

Kebijakan ini berpijak pada SK Menteri Kehutanan Nomor 191 Tahun 2026 pada akhir Februari lalu, yang mengizinkan penggunaan kayu bulat hingga limbah kayu (debris) sisa banjir untuk dikonversi menjadi papan dan material bangunan.

Aturan ini memangkas birokrasi panjang perizinan kehutanan dengan memberikan wewenang penuh kepada bupati atau wali kota di wilayah terdampak untuk melakukan inventarisasi dan distribusi kayu tanpa perlu mengajukan izin tebang baru. Kayu-kayu tersebut dinyatakan sebagai aset negara yang dikelola untuk kepentingan darurat bencana.

Hasilnya, di sejumlah wilayah terdampak, kayu-kayu tersebut bukan saja dibersihkan dari aliran sungai, tetapi mulai diolah menjadi bahan bangunan untuk hunian sementara hingga perbaikan rumah warga.

Di Aceh Utara, sejumlah warga mengambil kayu hanyutan dan diolah menjadi material pembangunan rumah secara mandiri, menggantikan hunian lama yang rusak diterjang banjir. “Kayu-kayu ini sangat membantu kami. Ketimbang dibiarkan, lebih baik digunakan untuk mebangun rumah,” ucap salah satu warga, Rasyidin, sebagaimana dinukil dari NU Online, 4 April 2026.

Pemerintah daerah juga mendapat wewenang untuk mengatur penggunaan kayu hanyutan. Misalnya Pemerintah Kota Padang yang mengumpulkan hasil pembersihan dan akan memanfaatkannya untuk perbaikan infrastruktur yang terdampak bencana.

Pemanfaatan ini dinilai mempercepat penyediaan hunian di tengah kondisi darurat, sekaligus mengoptimalkan material yang tersedia di lapangan. Kebijakan tersebut juga menjadi solusi praktis atas menumpuknya kayu yang sebelumnya menyumbat aliran sungai dan memperparah efek banjir.

Dampak dari kebijakan ini terlihat langsung di lapangan. Hanya dalam tiga pekan sejak pertengahan Maret 2026, volume pemanfaatan kayu hanyutan meroket ke 111 persen. Dalam laporan terbaru, 5 April 2026, tercatat total kayu yang diubah menjadi material pembangunan menembus angka 5.103,72 meter kubik. Meningkat drastis dibandingkan laporan 16 Maret lalu yang baru mencatatkan 2.419 meter kubik.

Satu yang menarik, Aceh menjadi provinsi dengan volume pemanfaatan terbesar, yakni 2.684,51 meter kubik. Aceh Utara mengelola 1.132,40 meter kubik, sedangkan Aceh Tamiang sebesar 1.552,11 meter kubik. Kayu-kayu ini langsung disulap menjadi material pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi para pengungsi di kedua wilayah tersebut.

Pada dua kabupaten tersebut, fokus pembersihan berlangsung wilayah Pondok Pesantren Darul Mukhlisin, Aceh Tamiang, serta Langkahan di Aceh Utara, dengan luas area pembersihan mencapai 32 hektare, melibatkan puluhan personel dan alat berat.

Sedangkan di Sumatera Barat, progres pembersihan fisik telah mencapai angka hampir sempurna, yaitu 99 persen. Dari total 1.996,58 meter kubik kayu yang dihimpun di Kota Padang, seluruh materialnya telah diserahkan kepada pemerintah setempat untuk dikelola demi percepatan pemulihan infrastruktur.

Adapun Sumatera Utara mencatatkan total volume pemanfaatan sebesar 422,63 meter kubik. Prioritas pembersihan kayu hanyutan berlangsung di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batangtoru dan Garoga, dengan rincian 173,63 meter kubik di Tapanuli Selatan dan 249 meter kubik di Tapanuli Tengah. Di kedua wilayah ini, kayu sisa bencana dialokasikan untuk pembangunan Fasilitas Umum (Fasum) serta perbaikan rumah tinggal warga secara langsung.

Keberhasilan mengejar target pemanfaatan hingga lebih dari 5.000 meter kubik dalam waktu singkat ini tidak lepas dari kolaborasi masif di lapangan. Di Sumatera Barat saja, tercatat sekitar 250 personel gabungan dari TNI, Polri, BUMN, dan masyarakat bahu-membahu melakukan pembersihan dan pemanfaatan kayu menggunakan 9 unit alat berat dan 10 unit dump truck. (*)