WAKIL Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i mengatakan peraturan presiden mengenai pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren pada Kementerian Agama sudah diteken. Syafi’i berujar, kehadiran Ditjen Pesantren merupakan keniscayaan. Sebab, populasi pesantren dan santri di Indonesia besar jumlahnya, serta para kiai memiliki peran strategis bagi bangsa.

“Perpres tentang Direktorat Jenderal Pesantren sudah ditandatangani. Saat ini sedang dalam tahap telaah di Sekretariat Umum untuk segera diundangkan ke dalam Lembaran Negara,” kata Syafi’i di Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis di laman resmi Kementerian Agama, pada Jumat, 3 April 2026.

Dalam rancangan organisasi yang tengah dimatangkan, Ditjen Pesantren direncanakan memiliki lima direktorat. Kelimanya adalah Direktorat Pendidikan Muadalah, Diniyah Formal, dan Kajian Kitab Kuning; Direktorat Pendidikan Ma’had Aly; Direktorat Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Quran; Direktorat Pemberdayaan Pesantren; serta Direktorat Pengembangan Dakwah Pesantren.

Menurut Syafi’i, setiap direktorat dan subdirektorat yang dibentuk dengan tujuan masing-masing dan bakal saling melengkapi. “Struktur ini dirancang sedemikian rupa agar kerja Ditjen Pesantren bisa maksimal. Jika salah satu unsur ini tidak ada, maka gerak organisasi akan pincang dalam melayani kebutuhan pesantren yang sangat kompleks,” kata dia.

Selain struktur, Syafi’i juga menyoroti aspek sumber daya manusia yang akan mengisi posisi di unit baru tersebut. Ia mewanti-wanti agar proses rekrutmen personel segera disiapkan. Hal ini supaya operasional Direktorat Jenderal Pesantren dapat langsung berjalan tanpa kendala teknis.

Syafi’i pun meminta posisi-posisi penting dipegang oleh figur yang memiliki pengalaman empiris di dunia pesantren. “Untuk urusan kurikulum dan pengasuhan asrama, harus diisi oleh orang-orang yang benar-benar memahami ‘ruh’ pesantren. Sementara untuk bidang seperti pemberdayaan, kita bisa melibatkan tenaga ahli yang kompeten di bidangnya,” katanya.