Eberta
Jakarta –
Batas pelaporan untuk LHKPN tahun 2025 resmi berakhir. Sebanyak 96 persen penyelenggara negara telah melaporkan LHKPN-nya.
“Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mencapai 96,24% pada akhir batas pelaporan atau per 1 April 2026,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (2/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari kategorinya, unsur Yudikatif punya kepatuhan tertinggi dengan 99,99 persen laporan. Terendah yaitu legislatif dengan tingkat pelaporan 82,21 persen.
“Berdasarkan klasifikasi bidang, sektor yudikatif mencatat tingkat kepatuhan tertinggi dengan 99,99%. Kemudian diikuti BUMN/BUMD mencapai 97,06% serta eksekutif, termasuk Presiden dan Wakil Presiden sebesar 96,75%,” kata dia.
“Di sisi lain, sektor Legislatif juga menunjukkan peningkatan signifikan dengan capaian laporan sebesar 82,21%. Catatan itu menandakan adanya perbaikan dalam pemenuhan kewajiban pelaporan,” tambahnya.
KPK bakal melakukan verifikasi atas LHKPN yang telah disampaikan sebelum dipublikasikan. Masyarakat juga bisa memantau langsung LHKPN melalui laman yang tersedia.
“KPK memandang capaian ini sebagai indikasi bahwa instrumen LHKPN semakin efektif dalam mendukung sistem pencegahan korupsi. Terlebih dalam memperluas transparansi atas harta kekayaan penyelenggara negara,” ungkapnya.
(ial/idn)
