Listyo Sigit terancam dijerat pasal makar – Bagaimana mengaitkan penyadapan dengan perbuatan makar?

Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), pada Kamis (1/10/2026).(

Sumber gambar, Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden

Keterangan gambar, Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), pada Kamis (1/10/2026).(
    • Penulis, Quinawaty Pasaribu
    • Peranan, Jurnalis Redaksi News Indonesia
  • Telah diterbitkan

  • Waktu membaca: 8 menit

Pakar hukum pidana menyebut kepolisian perlu membuktikan unsur kausalitas atau sebab-akibat tindakan penyadapan ilegal yang diduga dilakukan empat jenderal Polri terhadap Presiden Prabowo, mengarah pada kejahatan makar. Transparansi pembuktian dibutuhkan agar tidak menimbulkan narasi liar di masyarakat soal konflik kepentingan.

Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Milda Istiqomah, mengatakan definisi makar—jika merujuk pada Pasal 160 KUHP—adalah niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan adanya persiapan perbuatan.

“Pertanyaannya, tujuan dari penyadapan ilegal dalam setahun, dari 2025-2026, itu apa? Itu yang harus dibuktikan oleh penyidik. Apakah informasi yang didapat itu tujuannya agar jangan sampai Presiden menjalankan fungsinya sebagai kepala negara?” ucap Milda Istiqomah kepada Redaksi News Indonesia.

Dalam perkembangan terbaru, Bareskrim Polri dan Kejaksaan menunda agenda ekspose kasus dugaan tindak pidana makar yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo menjadi pekan depan.

Sebelumnya, polisi telah memeriksa sedikitnya 59 orang saksi serta menggeledah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang disebut digunakan sebagai posko makar.

Mengapa polisi menggunakan pasal makar?

Penetapan tersangka terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi, diumumkan Polri pada 3 November 2026.

Pada saat itu, Polri menyebut ketiganya diduga menyadap Presiden Republik Indonesia, sejumlah pejabat pemerintah, anggota DPR, tokoh politik, aktivis, hingga mahasiswa tanpa adanya prosedur penegakan hukum sesuai undang-undang yang berlaku.

Pasal yang dikenakan pun, ketika itu, ada tiga: penyadapan, akses ilegal, dan manipulasi elektronik.

Lewatkan Paling banyak dibaca dan terus membaca

Paling banyak dibaca

  • Ketua DPR RI Puan Maharani (kanan) menerima laporan terhadap pembahasan atas RUU Perampasan Aset dari Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kiri) saat Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11).

  • mira dan Dewi

  • Logo Google.

  • Badak Jawa termasuk ke dalam spesies yang terancam punah. Badak Jawa yang langka ini hanya memiliki satu cula yang membuatnya berbeda dari badak-badak tipe Afrika.

Akhir dari Paling banyak dibaca

Tapi, sehari setelah Polri menggelar konferensi pers, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut tindakan mereka diduga mengarah pada makar karena membahayakan keselamatan presiden.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menebalkan pernyataan Mensesneg.

Dia berkata, dugaan penyadapan terhadap presiden mengarah pada tindakan makar—seperti tertulis dalam Pasal 191-193 KUHP.

“Jadi mulai mengarah ke sana [makar] walaupun masih dalam proses pendalaman,” klaim Yusril, Rabu (04/11).

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra (kanan) didampingi Deputi Bidang Koordinasi Hukum Nofli (tengah) dan Stafsus Bidang Administrasi Herdito Sandi Pratama (kiri) menyampaikan keterangan pers terkait dugaan penyadapan ilegal di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Sumber gambar, Redaksi FOTO/Fauzan

Keterangan gambar, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra (kanan) didampingi Deputi Bidang Koordinasi Hukum Nofli (tengah) dan Stafsus Bidang Administrasi Herdito Sandi Pratama (kiri) menyampaikan keterangan pers terkait dugaan penyadapan ilegal di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Yusril memaparkan dugaan penyadapan yang dilakukan para tersangka tersebut terindikasi bertujuan melumpuhkan presiden agar tidak dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik.

Barulah saat hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR, 12 November 2026, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyebut Polri telah menerbitkan Laporan Polisi (LP) terbaru untuk menyelidiki adanya dugaan makar di balik penyadapan ilegal tersebut.

“Di samping dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, dan menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan/atau bersama atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana makar,” kata Kapolri Suyudi Ario Seto di Komisi III DPR.

Kendati begitu, Suyudi mengatakan dugaan makar masih membutuhkan pendalaman lebih lanjut. Ia juga mengingatkan temuan dalam perkara penyadapan tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana makar.

“Dugaan perbuatan dan/atau permufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.”

Dalam perkembangan terbaru, Polri menetapkan satu tersangka lagi, Irjen Slamet Uliandi—sehingga total menjadi empat.

Seperti apa peran masing-masing tersangka?

Berdasarkan pemaparan Kapolri Suyudi Ario Seto dalam RDP dengan Komisi III DPR, keempat tersangka diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian operasi penyadapan ilegal.

Listyo Sigit Prabowo, diduga memberi perintah dan menentukan target penyadapan, serta menjadi penerima akhir hasil penyadapan (end user).

Ahrie Sonta, dituduh menerima perintah dari Listyo Sigit Prabowo, meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan, melaporkan hasilnya, serta memerintahkan penghapusan dan pembubaran grup WhatsApp.

Eko Hadi, diduga menerima perintah dari Slamet Uliandi yang disebut berasal dari Listyo Sigit Prabowo. Ia kemudian memberikan persetujuan penyadapan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.

Slamet Uliandi, diduga memberi persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan harian serta analisis hasil penyadapan kepada Listyo Sigit Prabowo.

Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto memberi salam saat tiba dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Sumber gambar, Redaksi FOTO/Rivan Awal Lingga

Keterangan gambar, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto memberi salam saat tiba dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Tapi meskipun sudah membeberkan peran masing-masing tersangka, hingga saat ini Polri belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan makar.

Proses penyidikan yang saat ini berjalan masih berupa pengumpulan barang bukti hingga pemeriksaan sejumlah saksi.

Dalam perkembangan terbaru, penyidik Bareskrim Polri telah menggeledah sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11) malam.

Rumah itu, sebut polisi, diduga dijadikan posko makar oleh salah satu tersangka yakni EH (Eko Hadi). Adapun sejauh ini penyidik telah memeriksa sebanyak 59 orang saksi—termasuk di Redaksinya para tersangka.

Dan, di tengah penyelidikan polisi, narasi mengenai adanya konflik kepentingan dan konflik politik di balik penetapan tersangka makar itu muncul. Utamanya karena Listyo Sigit Prabowo ditengarai dekat dengan mantan Presiden Joko Widodo.

Apa itu makar?

Pasal 160 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional menerangkan makar adalah niat melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan adanya persiapan perbuatan.

Ketentuan mengenai bentuk tindak pidana makar selanjutnya diatur dalam:

  • Pasal 191 ialah makar untuk membunuh, merampas kemerdekaan, atau membuat Presiden/Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Ancaman pidananya hukuman mati, penjara seumur hidup, atau maksimal 20 tahun.
  • Pasal 192 ialah makar untuk membuat sebagian atau seluruh wilayah Indonesia jatuh ke kekuasaan asing atau memisahkan dari NKRI. Ancaman pidananya hukuman mati, penjara seumur hidup, atau maksimal 20 tahun.
  • Pasal 193 ialah makar dengan maksud menggulingkan pemerintah. Ancaman pidananya maksimal 12 tahun, adapun pemimpinnya maksimal 15 tahun.
  • Pasal 194 ialah pemberontakan dengan kekuatan senjata terhadap pemerintah atau bergabung dengan kelompok bersenjata yang melawan pemerintah. Ancaman pidananya 15 tahun, adapun pemimpinnya maksimal 20 tahun.
  • Pasal 195 ialah membantu penggulingan atau pengambilalihan pemerintah melalui hubungan dengan pihak luar negeri atau bantuan material. Ancaman pidananya maksimal 10 tahun.
  • Pasal 196 ialah permufakatan jahat atau persiapan melakukan tindak pidana dalam pasal 191-194.

Bagaimana mengaitkan penyadapan dengan perbuatan makar?

Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Milda Istiqomah, mengatakan untuk membuktikan adanya tindak pidana makar, penyidik perlu menggali sejumlah hal agar tidak menimbulkan narasi liar di masyarakat soal adanya konflik kepentingan.

Pertama adalah niat (mens rea).

Apakah ada niat dari para pelaku untuk melakukan tindakan makar, misalnya membunuh atau melumpuhkan Presiden, memisahkan dari NKRI, atau menggulingkan pemerintahan.

Petugas Bareskrim Polri mengumpulkan barang bukti saat melakukan penggeledahan di salah satu rumah di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/11/2026).

Sumber gambar, Redaksi FOTO/Yulius Satria WIjaya

Keterangan gambar, Petugas Bareskrim Polri mengumpulkan barang bukti saat melakukan penggeledahan di salah satu rumah di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/11/2026). Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah terkait penyidikan kasus dugaan makar.

Kedua adalah persiapan perbuatan.

Niat tersebut kemudian harus diwujudkan dalam tindakan persiapan yang konkret. Penyidik perlu mencari bukti bahwa para pelaku tidak sekadar memiliki keinginan atau rencana, tetapi telah melakukan langkah-langkah untuk mewujudkannya.

Dalam perkara ini, Milda menilai persiapan perbuatan bisa dilihat dari aksi penyadapan yang berlangsung dalam rentang 2025-2026 sampai akhirnya Listyo Sigit Prabowo meminta untuk menghapus semua berkas rekaman penyadapan.

“Setahun menyadap itu kan lama ya dan jumlah [orang yang disadap] banyak. Berarti kan ada tujuan tertentu mengapa penyadapan dilakukan,” sebut Milda Istiqomah kepada Redaksi News Indonesia, Jumat (20/11).

Ketiga, kausalitas atau hubungan sebab-akibat.

Penyidik harus menguji apakah tindakan persiapan tersebut memiliki hubungan yang jelas dengan tujuan makar yang dituduhkan. Dengan kata lain, apakah tindakan yang dilakukan memang diarahkan mewujudkan serangan atau penggulingan pemerintahan, bukan sekadar tindak pidana penyadapan ilegal.

“Jadi bagaimana mengaitkan penyadapan itu bertujuan agar presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, itu yang harus dicari oleh penyidik,” jelasnya.

“Apakah informasi yang disadap itu menjadi informasi yang sangat penting dan menjadi bagian konkret untuk mencegah agar presiden bisa melakukan kewenangannya sebagai kepala negara? Kausalitas itu yang harus digali lebih dalam,” dia menambahkan.

“Publik pun harus memahami bahwa melumpuhkan presiden bukan secara fisik saja seperti menculik atau membunuh. Tapi melumpuhkan secara fungsional atau melemahkan legitimasi politik presiden, atau mengganggu kewibawaan presiden.”

“[Makar] ini bukan tindak pidana biasa, sehingga ketika serangan itu belum terjadi, bahkan saat permulaan pelaksanaan saja seperti menyiapkan alat atau mengumpulkan informasi sudah bisa dikenali sebagai makar,” imbuhnya.

Petugas Bareskrim Polri mengumpulkan barang bukti saat melakukan penggeledahan di salah satu rumah di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/11/2026).

Sumber gambar, Redaksi FOTO/Yulius Satria WIjaya

Keterangan gambar, Petugas Bareskrim Polri mengumpulkan barang bukti saat melakukan penggeledahan di salah satu rumah di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/11/2026). Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah terkait penyidikan kasus dugaan makar.

Lebih dari itu, Milda menilai penyidik juga harus membongkar “aktor intelektual” di balik tindak pidana tersebut. Sebab bagaimanapun, tujuan dari penyidikan adalah untuk membuat terang suatu tindak pidana.

“Jangan dengan penyidikan malah semakin kabur. Sejauh ini LSP disebut sebagai end user, tapi apa dasar dia menyadap? Apakah memang atas keinginan sendiri? Karena perbuatan itu sangat berbahaya sekali,” paparnya.

“Saya berpikir dengan kualitas dia sebagai mantan kapolri melakukan itu, sangat receh sekali. Sebagai pimpinan tertinggi polri tujuannya pasti tidak main-main sampai mengerahkan banyak orang.”

Itu mengapa, dia bisa memahami, penyidikan kasus makar yang menyeret empat jenderal polri harus dilakukan secara hati-hati dan membutuhkan proses yang tidak sebentar. Apalagi ancaman hukumannya tidak main-main, yakni hukuman mati.

Di sisi lain, dia meminta pejabat pemerintah di lingkaran Istana juga tidak buru-buru menyampaikan pendapat dalam perkara tersebut demi menghindari adanya narasi liar yang mengaitkan dengan konflik kepentingan.

“Karena kepolisian itu kan berada di bawah presiden dan kapolri bertanggung jawab langsung kepada presiden, artinya seluruh tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu wajib dilaporkan kepada presiden.”

“Begitu juga beberapa tersangka ini kan petinggi polri yang masih aktif, meskipun ada yang sudah menjalani sidang etik.”

Apa tanggapan Polri?

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menggandeng unsur pengawas hingga para ahli ketika melakukan gelar perkara kasus dugaan makar yang menjerat mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan tiga tersangka lainnya.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susanto Purnomo Condro, berkata pelibatan berbagai unsur dilakukan untuk menjamin proses hukum berjalan akuntabel.

Dia juga mengklaim seluruh tahapan penyidikan telah mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru,” sebutnya.

Terkait keberadaan para tersangka, tiga orang ditahan di Rutan Mako Brimob Kepala Dua, Depok. Sedangkan satu lagi yakni Irjen Slamet Uliandi belum ditahan lRedaksin masih menjalani pemulihan kesehatan.

Adapun agenda ekspose kasus dugaan tindak pidana makar bersama Kejaksaan Agung yang sedianya dilakukan pada Jumat (20/11) ditunda menjadi pekan depan.

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *