KEPALA Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait mengatakan dua prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) gugur dalam penugasan misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL pada Senin, 30 Maret 2026. Kedua prajurit itu terkena serangan akibat meningkatnya intensitas pertempuran di Lebanon Selatan.

“Insiden di wilayah Lebanon Selatan berdampak pada personel Satgas TNI yang sedang melaksanakan tugas pengawalan untuk mendukung kegiatan operasional UNIFIL,” kata Rico dalam keterangan tertulisnya pada Selasa, 31 Maret 2026.

Menurut Rico, hingga saat ini penyebab pasti kejadian yang menyebabkan dua prajurit TNI gugur sedang diinvestigasi oleh pihak UNIFIL. Dia mengatakan sebanyak dua prajurit TNI lainnya juga mengalami luka berat. Kedua prajurit tersebut telah ditangani secara intensif di fasilitas kesehatan di Beirut, Lebanon. 

“Langkah-langkah evakuasi dan penanganan medis telah dilaksanakan secara cepat sesuai prosedur operasional Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ujar jenderal bintang satu ini.

Adapun Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI belum merilis secara resmi identitas prajurit yang menjadi korban di Lebanon. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Aulia Dwi Nasrullah belum membalas pesan ketika ditanya perihal identitas korban.

Dalam rentang waktu dua hari di penghujung Maret, sebanyak tiga prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian UNIFIL gugur di Lebanon, akibat serangan dari Israel. Lima prajurit militer Tanah Air lainnya juga mengalami luka ringan dan luka berat. 

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DRP) Tubagus Hasanuddin mendorong TNI agar mengevaluasi sistem keamanan dan prosedur operasional bagi seluruh prajurit Kontingen Garuda di wilayah konflik imbas gugurnya prajurit militer. Dia berujar evaluasi itu harus mencakup peninjauan terhadap posisi pos pantau kontingen TNI yang bertugas di misi UNIFIL. 

TNI, kata dia, juga perlu meningkatkan perlindungan fisik di pangkalan. “Serta pengetatan prosedur operasional standar saat terjadi kontak senjata di sekitar area tugas,” kata dia dalam keterangannya pada Senin, 30 Maret 2026.

Politisi PDI Perjuangan ini menilai keselamatan prajurit seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah. Karena itu, dia menilai langkah mitigasi perlu kembali ditinjau untuk meminimalkan risiko.

“Apalagi di tengah situasi keamanan yang makin volatil, tanpa mengurangi komitmen Indonesia dalam menjalankan misi perdamaian dunia,” ujar Tubagus.

Selain itu, dia mendesak pemerintah Indonesia untuk merespons insiden penyerangan yang menewaskan satu prajurit militer secara serius. Menurut dia, selain mematangkan langkah mitigasi, pemerintah harus meminta dilakukannya investigasi yang menyeluruh, transparan, dan independen.

“Fokus investigasi harus memastikan apakah serangan tersebut merupakan dampak eskalasi konflik yang tidak disengaja atau justru merupakan pelanggaran hukum internasional,” kata dia.