Enam hal soal petisi transparansi ijazah anggota DPR – ‘Kenapa anggota DPR menutupi keabsahan ijazah sendiri?’

Sumber gambar, WF Sihardian/NurPhoto via Getty Images
-
- Penulis, Raja Eben Lumbanrau
- Peranan, Jurnalis Redaksi News Indonesia
-
Telah diterbitkan
-
Waktu membaca: 13 menit
Setelah polemik ijazah berujung pada pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden, kini desakan transparasi ijazah mengarah pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Sejumlah petisi di internet—yang telah mengumpulkan ratusan ribu tanda tangan dalam sepekan terakhir—mendesak agar rekam jejak dan dokumen ijazah seluruh anggota DPR dibuka ke publik dan diaudit.
Pasalnya, Data Badan Pusat Statistk (BPS) menyebut ada 211 orang (36,38%) anggota DPR yang tidak menyebutkan latar belakang pendidikan saat melakukan pendaftaran di KPU.
Lalu, mengapa desakan transparansi ijazah DPR mencuat? Apakah latar belakang pendidikan memengaruhi kualitas kerja anggota DPR? Dan, apa yang menjadi akar masalah atas diskursus publik ini?
Apa isi petisi dan peta pendidikan anggota DPR?

Sumber gambar, BAY ISMOYO / AFP via Getty Images
Farida Octavia membuat petisi di laman Change.org pada Kamis (12/11) berjudul, ‘Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!’
Hingga Kamis (18/11), petisi itu telah mengumpulkan lebih dari 24.000 tanda tangan.
Petisi itu mendesak pimpinan DPR untuk mewajibkan transparansi penuh atas rekam jejak dan dokumen ijazah seluruh anggota DPR ke ruang publik.
Selain itu, Farida juga mendesak KPU dan kementerian terkait untuk memfasilitasi audit atau verifikasi ulang keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif, serta membuka hasilnya ke publik.
Lewatkan Paling banyak dibaca dan terus membaca
Paling banyak dibaca
Akhir dari Paling banyak dibaca
Terakhir, dia mendesak seluruh anggota DPR untuk secara sukarela membuka dokumen ijazah mereka demi membuktikan integritas dan memulihkan kepercayaan rakyat.
Farida berkata ke Redaksi News Indonesia, petisi itu dirinya buat “karena anggota DPR adalah orang-orang yang merancang UU untuk jutaan rakyat. Kenapa harus menutupi kejelasan dan keabsahan ijazah dan latar belakang pendidikannya sendiri?”

Sumber gambar, Redaksi FOTO/Fauzan
Selain Farida, petisi untuk memeriksa ijazah anggota DPR juga dibuat oleh Zul Fitra Wassahua di Change.org. Hingga Rabu (18/11), terdapat lebih dari 10.700 tanda tangan.
Lalu ada juga petisi dengan tuntutan sama oleh akun RakyatIndonesia yang telah mendapatkan lebih dari 95.000 tanda tangan.
Selain petisi, ragam komentar soal ini juga muncul di warganet, khususnya media sosial Threads.
Sejumlah akun berkata telah mengisi petisi itu, namun mereka pesimis kalau upaya itu akan didengar oleh DPR.
“Aku udah tanda tangani petisinya tapi pesimis karena gak akan mungkin naik. Tau sendiri kann dpr. Letsgooo selangkah utk meritocracy.”
Lalu, ada juga beberapa akun lain yang menyampaikan harapan agar syarat menjadi anggota DPR diperketat.
“Coba yaa.. sebelum daftar jadi wakil rakyat, ada test CAT, Toefl, ielts, test minat bakat. Dan ada standarisasi nilai A baru bisa lolos yaaaa.”

Sumber gambar, BAY ISMOYO / AFP via Getty Images
Badan Pusat Statistik (BPS), dalam publikasinya berjudul ‘Statistik Politik’ tahun 2024, menyebut terdapat 211 orang (36,38%) dari total 580 anggota DPR yang terpilih “tidak menyebutkan latar belakang pendidikan saat melakukan pendaftaran di KPU.”
Sementara itu, 63 orang (10,85%) mencantumkan lulusan SMA, tiga orang (0,52%) lulusan D3, 155 orang (26,72%) lulusan S1, 119 orang (20,52%) lulusan S2, dan 29 orang (5%) lulusan S3.
Jika dijumlah maka ada 274 orang (47,23%) anggota DPR yang lulusan SMA dan tak diketahui latar pendidikannya, menurut data yang dirilis 16 Desember 2024 itu.
Mungkin Anda tertarik:
Namun, data BPS itu berbeda dengan yang disampaikan KPU.
KPU mencatat sebagian besar anggota DPR lulusan SMA, dengan jumlah 191 orang. Kemudian diikuti 168 anggota lulusan S2, 146 orang lulusan S1, 74 orang lulusan S3, dan satu orang lulusan D3.
Bahkan dari ratusan lulusan SMA itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti pernah menyinggung bahwa tak sedikit anggota DPR adalah lulusan Paket C, jalur pendidikan setara SMA di luar sekolah formal.
Apa kata DPR dan KPU?

Sumber gambar, Redaksi FOTO/Rivan Awal Lingga
Terkait petisi itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, informasi mengenai latar belakang para anggota DPR sebenarnya telah tersedia secara terbuka melalui KPU.
“Ya sebenarnya kan kalau dalam pencalonan di sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka,” kata Dasco, di DPR, Jakarta, Selasa (17/11).
Ia menjelaskan, berbagai informasi mengenai rekam jejak anggota DPR sebelum terpilih sebagai anggota legislatif juga dapat ditelusuri melalui data yang dimiliki KPU.
Senada, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa berharap jangan sampai desakan publik itu menciptakan opini bahwa riwayat pendidikan wakil rakyat bermasalah.
“Itu bisa dicek saja. Kan pasti dicek, ah, sesuai enggak dengan persyaratan-persyaratan yang ada, kan gitu,” ujar Saan, Selasa (17/11).
Komisioner KPU Idham Holik memastikan bahwa setiap caleg yang mengikuti Pemilu 2024 telah memenuhi syarat minimal pendidikan.
“Semua caleg yang didaftarkan oleh partai politik dan ditetapkan dalam DCT [Daftar Calon Tetap] telah memenuhi syarat minimal pendidikan,” kata Idham, Selasa (17/11).

Sumber gambar, Redaksi FOTO/Rivan Awal Lingga
Syarat pendidikan bagi calon anggota legislatif tercantum pada Pasal 240 ayat (1) UU Pemilu, yang berbunyi:
“Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.”
Dan bukti pendidikan itu diatur dalam Pasal 240 ayat (2) huruf b UU Pemilu, yang berbunyi:
“Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.”
Selain itu, ada belasan syarat lain yang harus dipenuhi caleg DPR.
Di Redaksinya adalah tidak pernah dipidana dengan penjara lebih dari lima tahun, bebas dari penyalahgunaan narkotika, dan lainnya.
Mengapa diskursus ini muncul dan apa maknanya?

Sumber gambar, Redaksi FOTO/Bayu Pratama S
Analis komunikasi politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Kunto Adi Wibowo berkata desakan transparasi ijazah anggota DPR merupakan efek limpahan (spillover effect) dari kontroversi pendidikan mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Jadi ini membuat agenda di publik bahwa ijazah adalah salah satu alat politik yang bisa mereka gunakan untuk melawan. Dan perlawanannya kali ini dihadapkan ke DPR dan bukan lagi eksekutif,” kata Kunto Adi.
Kunto bilang, DPR menjadi sasaran selanjutnya karena keputusannya kerap bertentangan dengan masyarakat. Ditambah lagi, kinerja mereka sulit dievaluasi, dan “dianggap enggak kerja, enggak turun ke jalan melihat masyarakat, enggak jadi corong aspirasi rakyat.”

Sumber gambar, Azwar Ipank/Anadolu via Getty Images
Selain itu, pakar politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, berkata polemik ini juga dipengaruhi oleh kegelisahan publik atas kapabilitas dan kompetensi anggota DPR.
“Ini tentang masalah etik. Ketika semua orang dituntut untuk menunjukkan performa pendidikan yang baik, mengapa justru mereka yang ada di puncak sana pendidikannya diragukan. Rakyat ingin tahu pendidikannya benaran atau enggak, atau jangan-jangan SMA dan kuliahnya di ruko,” kata Firman.
Untuk itu, kata pengamat Kunto Adi, desakan publik itu harus segera disikapi karena jika tidak maka akan semakin meningkatkan sinisme dan menjatuhkan tingkat kepercayaan publik ke DPR.
“Pejabat publik menuntut banyak dari masyarakat, bayar pajak, dan segala macam. Tapi tidak bersedia membuka informasi relevan tentang dirinya. Itu bisa dipersepsi sebagai standar ganda. Ini memicu erosi kepercayaan publik terhadap institusi politik, baik itu DPR maupun eksekutif,” kata Kunto.
Lewatkan content dan terus membaca
Akhir dari content
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Kahfi Adlan Hafiz memandang diskursus publik ini bukan semata tentang apakah ijazah itu legal atau tidak.
“Tapi lebih ke soal kapabilitas sebetulnya yang secara objektif bisa diukur melalui pendidikan. Bagaimana anggota DPR punya kapasitas atau enggak untuk menjalankan tugasnya,” kata Kahfi.
Kedua, tambah Kahfi, adalah apakah mereka memenuhi persyaratan menjadi peserta pemilu atau tidak, di mana KPU memiliki peran penting dalam melakukan verifikasi seluruh persyaratan.
Apakah pendidikan memengaruhi kinerja anggota DPR?
Firman Noor dari BRIN berkata memang belum ada riset yang solid menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memengaruhi kualitas anggota DPR dalam menjalankan fungsinya, yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan.
Namun, dia berasumsi bahwa pendidikan memengaruhi cara seseorang dalam berpikir sistematis, solutif, dan visioner.
“Dan hal itu biasanya ditempa bukan di SMA, tapi di level yang lebih tinggi. Maksud saya, anggota parlemen ini kerjanya luar biasa berat dan pendidikan setidaknya dapat menjadi modal untuk merespons itu,” kata Firman.
Walaupun demikian, Firman mencatat bahwa ada sejumlah politisi yang berkualitas tanpa pernah berkuliah. Namun, itu sifatnya pengecualian karena jumlahnya sedikit.

Sumber gambar, Afriadi Hikmal/NurPhoto via Getty Images
Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, memandang bahwa gelar tidak terlalu punya pengaruh pada kinerja seseorang, termasuk anggota DPR, dalam konteks Indonesia.
Pertama dapat dilihat dari proses mendapatkan gelar itu. “Di Indonesia, gelar itu kita semua tahu mudah dibeli. Kampus abal-abal banyaknya luar biasa. Saya saja sering banget ketemu kampus yang kuliahnya dua tahun dapat gelar S1. Dan bahkan di kampus yang tidak abal-abal pun, gelar bisa dibeli,” ujar Bivitri.
“Artinya, kita harus pertimbangkan ulang masalah bagaimana sistem pendidikan kita bisa menjamin bahwa gelar sama dengan kualitas keilmuan dari seseorang.”
Lewatkan content dan terus membaca
Akhir dari content
Kedua adalah proses pengambilan keputusan di DPR yang tidak tergantung pada kapasitas personal anggota DPR, kata Bivitri.
Setiap keputusan, tambahnya, diambil di tingkat masing-masing fraksi, bukan dari kebebasan masing-masing anggota.
Ditambah lagi, katanya, pengaruh kelompok anggota tertentu di DPR yang dominan dan bisa melompati apapun keputusan dari fraksi-fraksi partai lain.
“Jadi kenapa banyak sekali undang-undang yang diproses dengan tidak baik, seperti UU TNI, Ketenagakerjaan, Reforma Agraria? Itu bukan karena anggotanya bodoh, pendidikannya rendah, tapi karena cara pengambilan keputusannya yang bermasalah,” katanya.
Di mana titik akar masalahnya?

Sumber gambar, DIMAS RACHMATSYAH/Middle East Images/AFP via Getty Images
Kunto Adi dari Unpad berkata guliran polemik tentang ijazah para pejabat ini berakar dari kegagalan proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik.
“Karena partai politik tidak menjadikan transparasi rekam jejak pendidikan, rekam jejak profesional, integritas, dan kapasitas menjadi bagian penting dari proses seleksi,” kata Kunto Adi.
Sebaliknya, tambahnya, parpol mengedepankan popularitas, elektabilitas, dan isi tas dalam memilih calon peserta pemilu yang mereka sodorkan ke rakyat.
Bivitri Susanti juga menyoroti kegagalan fungsi partai politik dalam mencari dan membentuk kandidat terbaik yang memiliki kapabilitas keilmuan serta juga pengalaman politik, demi tujuan ideologinya.
“Partai seharusnya menjadi filter buat kita. Calon-calon yang dimajukan sudah diseleksi ketat, dan kita pilih yang terbaik dari Redaksi yang terbaik. Tapi itu enggak ada,” ujarnya.
Bivitri bilang, partai hanya fokus mencari kursi dan kekuasaan lewat cara-cara yang instan.
“Makanya banyak selebiritis. Kenapa? Karena mereka vote getter atau kalau enggak dipilih yang kaya, dari keluarga elit politik, seperti anaknya, keponakannya,” ujarnya.
Hal ini sejalan dengan pernyataan seorang artis yang punya popularitas, tidak lulus SMA, dan tak berpengalaman di politik, namun ditawari partai untuk maju jadi calon anggota dewan.
Mengapa partai tak bekerja dan apa solusinya?

Sumber gambar, Beryl Bernay/Getty Images
Bivitri menyebut hal itu berawal pada akhir tahun 50-an. Sistem multipartai di Indonesia mengalami kelumpuhan seiring berakhirnya era Demokrasi Liberal menjadi Demokrasi Terpimpin di bawah Presiden Sukarno.
“Kemudian partai dimatikan total di bawah Orde Baru Soeharto yang melakukan fusi. Semua partai Islam dijadikan satu dalam PPP, semua non-Islam atau nasionalis dikumpulkan dalam PDI. Dan Soeharto sendiri punya mesin politik bernama Golongan Karya,” ujarnya.
Hal itu membentuk politik massa mengambang, yaitu membatasi keterlibatan langsung masyarakat dalam aktivitas partai kecuali menjelang pemilu.
“Akibatnya yang bisa masuk ke masyarakat, aspirasi politik disalurkan lewat partai, itu enggak ada. Karena yang boleh ketemu dengan massa, hanya Golkar, ABRI, dan birokrasi,” kata Bivitri.

Sumber gambar, Dirck Halstead/Getty Images
Dampaknya, partai politik pun bertransformasi menjadi sangat pragmatis. Ditambah lagi, kejatuhan Soeharto pada 1998 tidak membongkar sistem politik kepartaian. Yang terjadi hanyalah metamorfosis partai-partai lama.
“Golkar jadi Partai Golkar, beranak-anak jadi Gerindra, jadi Nasdem, dan lainnya. Tapi aktor politiknya masih sama, gaya berpolitiknya masih sama.”
“Partai politik cara beroperasinya adalah menerus cari kursi supaya dia dapat power untuk dapat sumber daya ekonomi. That’s it, enggak ada itu namanya ideologi,” kata Bivitri.

Sumber gambar, Eko Siswono Toyudho/Anadolu Agency via Getty Images
Lalu, apakah menaikkan syarat pendidikan menjadi S-1menjadi solusi?
Kunto Adi melihat cara itu akan menyebabkan banyak warga kehilangan haknya untuk dipilih. Apalagi, katanya, ada juga sejumlah orang yang lulusan SMA memiliki kualitas dan pengalaman politik yang matang.
“Namun catatannya, secara institusional seorang anggota DPR harusnya punya kapasitas untuk melakukan tugas dan fungsinya secara baik. Selain itu juga yang paling penting harus punya etika dan integritas politik,” ujar Kunto.
Senada, Kahfi dari Perludem juga memandang meningkatkan syarat pendidikan bukan menjadi pilihan tepat.
“Sebaiknya, track record pendidikan, pernah dipidana dan lainnya dijadikan preferensi bagi rakyat untuk memilih. Makanya keterbukaan informasi pendidikan penting dan harus disampaikan ke publik,” kata Kahfi.
Selain itu, menurut Bivitri, yang tak kalah penting adalah setiap calon peserta pemilu harus melewati proses kaderisasi dan pendidikan politik di internal partai selama bertahun-tahun. Tujuannya untuk menciptakan kematangan politisi dalam menjalankan tugasnya jika terpilih.
“Jadi mungkin secara gelar cuma SMA, tapi dia memumpuni secara politik. Jangan sampai dia IPK-nya 4 tapi enggak pernah memimpin sidang, enggak bisa negosiasi politik. Itu akan menurunkan kualitas keputusan politik yang dihasilkan oleh DPR,” ujar Bivitri.




