TIM Advokasi untuk Demokrasi atau TAUD mendesak pemerintah segera membentuk tim pencari fakta (TPF) independen untuk mengungkap secara tuntas penyiraman air keras terhadap aktivis HAM, Andrie Yunus. Mereka mengatakan, dalam sejarahnya TPF berperan dalam mengungkap berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu, seperti pembunuhan Munir Said, insiden Kanjuruhan, hingga konflik Cicak-Buaya di KPK.

Perwakilan TAUD Gema Gita Persada mengatakan pembentukan tim independen pencari fakta ini bertujuan untuk mengungkap auktor intelektualis di kasus Andrie Yunus. Dia juga meyakini peran TPF lebih komprehensif dalam menginvestigasi dugaan adanya rantai komando.

TAUD meyakini penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus ini digerakkan oleh pihak yang memiliki kekuasaan di institusi tertentu. Karena itu, kemungkinan adanya rantai komando perlu ditelusuri oleh TPF independen yang melibatkan masyarakat sipil serta tokoh-tokoh berintegritas.

“Dorongan adanya TPF ini sebagai bentuk menagih kepada negara untuk memperlihatkan komitmennya menangani kasus-kasus pelanggaran HAM,” kata dia di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta pada Senin, 30 Maret 2026.

Menurut dia, pembentukan TPF independen tak hanya mampu mengungkap secara tuntas kasus penyiraman air keras ke Andrie Yunus. Gema mengatakan tak menutup kemungkinan pengusutan kasus kekerasan HAM lewat intervensi resmi TPF dapat mencegah terjadinya keberulangan peristiwa serupa.

“Jadi dorongan membentuk tim independen pencari fakta bukan semata-mata sekadar mengungkap kasus, lebih jauh juga untuk menjaga keberlangsungan demokrasi ke depan. Kami berharap kasus ke Andrie jadi yang terakhir,” ujar dia.

Anggota TAUD lainnya, Fadhil Alfathan, menilai tak ada alasan bagi negara tidak mengakomodir aspirasi masyarakat agar dibentuk TPF independen dalam pengusutan kasus Andrie Yunus. Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto harus segera secara resmi membentuk TPF independen yang memiliki kewenangan dan tugas jelas.

“Serta diisi oleh komposisi tokoh-tokoh yang berintegritas dengan berbagai lintas disiplin ilmu,” ujarnya di kantor YLBHI, Jakarta pada Senin, 30 Maret 2026.

Terlebih, dia mengatakan dua minggu pasca Andrie Yunus disiram air keras, belum ada perkembangan penyelidikan yang signifikan dari aparat kepolisian. Polisi baru mengumumkan dua pelaku yang menjadi eksekutor lapangan pada 18 Maret lalu.

Sedangkan di waktu bersamaan, TNI menyatakan telah menahan empat terduga pelaku yang terlibat di penyiraman air keras Andrie Yunus ini. Keempatnya merupakan tentara aktif yang bertugas di Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis TNI.

Menurut Fadhil, mandeknya proses penyelidikan oleh aparat penegak hukum patut diduga dikarenakan adanya faktor non-yuridis. Dia khawatir hambatan yang bersifat politis itu justru bakal merintangi penuntasan penyelidikan hingga ke rantai komando.

“Presiden bisa mencegah ekses politik lebih lanjut dengan cara membentuk tim independen pencari fakta sesuai dengan kehendak publik yang menginginkan proses pengungkapan kasus penyiraman air keras dilakukan dengan berorientasi pada keadilan,” kata Direktur LBH Jakarta ini.

TAUD juga mendorong Komnas HAM untuk membuka proses penyelidikan pro-justicia untuk menentukan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Selain itu, tim pengacara Andrie Yunus ini meminta agar penuntutan dilakukan di peradilan umum.

Sebelumnya, Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus disiram air keras oleh dua orang tak dikenal pada Kamis malam, 12 Maret 2026 di Jalan Salemba I Talang, Jakarta Pusat. Andrie kemudian dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat di RSCM pada Jumat dinihari, 13 Maret 2026 dengan keluhan luka bakar pada wajah, leher, dada, punggung, dan kedua lengan yang disertai gangguan penglihatan di mata kanannya. Laporan medis menyatakan Andrie mengalami luka bakar sebesar 24 persen akibat terkena cairan korosif.