Dedi Mulyadi: WFH di Jawa Barat Berjalan Efektif

GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara (ASN) yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat berjalan efektif. Pemprov Jawa Barat menerapkan WFH bagi ASN setiap Kamis.

Dedi mengatakan kinerja ASN tidak hanya dilihat dari kehadiran fisik di kantor, melainkan juga kinerja yang dicapai. Keberhasilan kinerja ASN, kata Dedi, bisa dilihat dari indikator realisasi belanja anggaran yang sesuai dengan target. 

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

“Kami sudah dari dulu jalankan WFH, efektif. Lihat saja produk pembangunannya, berhasil atau tidak. Selama ini administrasi berjalan dengan baik, kemudian realisasi belanja anggaran malah over,” kata Dedi dalam keterangan tertulis, pada Senin, 30 Maret 2026. 

Pemerintah pusat berencana menerapkan WFH bagi pegawai negeri untuk menghemat anggaran. Langkah penghematan anggaran itu dilakukan karena lonjakan harga minyak dunia akibat peperangan antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.

Pemerintah sesungguhnya belum mengumumkan secara resmi skema WFH bagi ASN tersebut. Tapi, sejumlah pemerintah daerah sudah menerapkan terlebih dulu, termasuk di Jawa Barat.

Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya efektivitas birokrasi dan penguatan tenaga teknis dalam pelayanan publik. “Problem dari kita ini lebih banyak jabatan struktural, lebih banyak fungsi-fungsi yang menyuruh dibandingkan yang mengerjakan,” kata dia. 

Menurut Dedi, pemerintah membutuhkan lebih banyak sumber daya manusia yang unggul dan terlibat langsung dalam pelayanan teknis. Karena itu, Dedi akan memperbanyak tenaga kerja yang bekerja di layanan-layanan bersifat teknis langsung. 

Selain itu, politikus Partai Gerindra ini mengatakan ada sejumlah agenda penting yang sedang digarap oleh Pemprov Jawa Barat, mulai dari penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) hingga proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  

  • Related Posts

    Hemat Energi, Gedung DPR Gelap Gulita

    Jakarta – DPR RI tengah melakukan penghematan energi. Kondisi di DPR pun gelap gulita. Pantauan detikcom, lampu-lampu di DPR mulai dimatikan, Senin (30/3/2026), sekitar pukul 18.00 WIB. Kondisi DPR pun…

    8 Terdakwa Kasus Korupsi Izin TKA Kemnaker Dituntut 4-9,5 Tahun Bui

    Jakarta – Sebanyak 8 terdakwa kasus pemerasan pengurusan izin tenaga kerja asing (TKA) Kemnaker dituntut 4-9,5 tahun penjara. Jaksa meyakini para terdakwa melakukan korupsi. Sidang tuntutan digelar di Pengadilan Tipikor…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *