KETUA Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Habiburokhman menyatakan bahwa komisi bidang hukum akan menggelar rapat dengar pendapat umum tentang kasus yang menjerat videografer bernama Amsal Christy Sitepu. Rapat itu akan berlangsung pada Senin, 30 Maret 2026 pukul 09.00 WIB. 

Amsal merupakan Direktur CV Promiseland yang dituduh menggelembungkan anggaran (markup) jasa pembuatan video promosi sejumlah desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Habiburokhman menyebut Komisi III DPR perlu menggelar rapat lantaran ada yang menilai kasus itu janggal sebab kerja kreatif tidak memiliki patokan harga tertentu. 

“RDPU ini digelar untuk menyikapi banyaknya desakan masyarakat yang menganggap kasus tersebut diwarnai ketidakadilan,” kata politikus Partai Gerindra itu dalam keterangan tertulis pada Ahad, 29 Maret 2026. 

Selanjutnya, dia mengingatkan kepada penegak hukum, bahwa aparat harus mengedepankan keadilan subtantif alih-alih hanya keadilan formal. Menurut dia, hal itu merupakan amanat dari penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru berlaku 2026 ini.

“Disisi lain prioritas pemberantasan korupsi seharusnya adalah maksimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara pada kasus-kasus kakap,” kata Habiburokhman. 

Dilansir dari Antara, Kejaksaan Negeri Karo menuntut Amsal dengan pidana dua tahun penjara, denda Rp 50 juta subsider kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 202 juta atas proyek video profil sejumlah desa yang bersumber dari dana desa.

Dalam nota pembelaannya yang dibaca di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, pada 4 Maret lalu, Amsal meminta majelis hakim membebaskan dirinya karena menilai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Amsal mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki niat jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Ia menekankan bahwa seluruh pekerjaan produksi video, termasuk konsep, ide, pengeditan hingga penggunaan mikrofon, merupakan bagian integral dari proses pembuatan karya audiovisual, bukan markup seperti yang dituduhkan.