MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini penerapan satu hari kerja dari rumah alias work from home bagi pegawai negeri dan swasta tidak akan mengganggu roda perekonomian nasional. Pemerintah tengah menggodok aturan WFH satu hari dalam sepekan untuk mengantisipasi krisis energi akibat perang yang berkecamuk di Asia Barat.

Purbaya mengatakan kebijakan tersebut justru akan efisien menekan konsumsi energi jika hari untuk WFH dipilih dengan cermat, misalnya pada hari Jumat. “Harusnya enggak masalah, kalau cuma satu hari saja. Produktivitas kita total enggak akan terlalu terganggu,” kata Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 27 Maret 2026.

Purbaya optimistis aturan satu hari WFH bisa mengurangi penggunaan bahan bakar minyak atau BBM. Meski begitu, ia mengaku tak mengetahui secara rinci besaran penghematan. “Pasti ada penghematan BBM berapa persen, saya enggak tahu detailnya karena bisa berubah-ubah tergantung harga minyak,” katanya.

Menurut Purbaya, kebijakan WFH tidak harus diterapkan pada sektor yang membutuhkan operasional berkelanjutan, seperti pabrik. Begitu pula dengan sektor pelayanan publik esensial.

“Tapi kalau untuk produktivitas, kalau untuk pabrik-pabrik dan lain-lain yang memang memerlukan kerja terus-menerus, ya, enggak harus, kan. Terus untuk pelayanan publik, ya, tetap jalan,” kata eks Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kebijakan satu hari kerja dari rumah untuk pegawai negeri dan swasta akan diputuskan pada Maret 2026. Kendati demikian, Airlangga irit bicara soal pengumuman resmi ihwal pemberlakuan kerja jarak jauh ini, termasuk penerapan hari WFH. Dia menyatakan pengumuman kebijakan itu akan dilakukan secepatnya.

Menurut Airlangga, pemerintah masih memiliki beberapa hari sebelum bulan ini berakhir untuk mengumumkan kebijakan WFH. “Bulan ini tinggal berapa hari?” ucapnya. “Ya, jadi masih ada waktu.”

Rencana WFH bagi aparatur sipil negara dan pegawai swasta mencuat sejak pertengahan Maret 2026. Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet di Istana Negara mendorong langkah penghematan konsumsi bahan bakar minyak. Ia juga mempertimbangkan kebijakan WFH sebagai langkah antisipasi dampak krisis global. Diketahui, lonjakan harga minyak dunia terjadi setelah perang Amerika Serikat dan Israel versus Iran meletus pada penghujung Februari lalu.

Ekonom energi sekaligus Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai akan sangat sulit menuntut konsekuensi ASN dan pegawai swasta menerapkan WFH. Sebab, kebijakan ini menyangkut perubahan pola kerja karyawan.

Ia menyatakan bila skenario WFH 1 hari diterapkan pada Jumat, pegawai mungkin saja tidak kerja di rumah, tetapi work from anywhere (WFA) di tempat wisata sekalian menikmati long weekend. “Sehingga konsumsi BBM tidak dapat dihemat secara signifikan,” ucapnya lewat keterangan tertulis, Ahad, 22 Maret 2026.

Saat pandemi Covid-19, WFH cukup berhasil menghemat BBM karena ada variabel keterpaksaan agar tidak tertular Covid-19. Variabel ini tidak ada pada kebijakan WFH 1 hari yang akan diterapkan. Tanpa keterpaksaan seperti sebelumnya, sangat sulit WFH bisa diterapkan secara konsekuen.

Selain itu, ia menilai, WFH sehari berisiko menurunkan pendapatan bagi sektor transportasi, termasuk jasa ojek online alias ojol dan warung-warung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menyediakan makan siang bagi ASN dan pekerja swasta, dan usaha lainnya.