Jakarta –

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, memberi usulan terkait rencana kebijakan work from home (WFH) demi menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) imbas konflik Timur Tengah. Ahmad Irawan mengusulkan WFH ditetapkan tiap Rabu saja.

“Mengenai hari pelaksanaan WFH, menjadi kewenangan pemerintah untuk menetapkannya. Kalau WFH dilaksanakan hari Jumat, potensial hari tersebut digunakan justru untuk berwisata. Publik bisa menganggap jadi hari libur panjang,” kata Ahmad Irawan kepada wartawan, Rabu (25/3/2026).

Legislator Golkar ini menilai WFH di Jumat akan berpotensi menyimpang dari tujuan. Ia khawatir penghematan BBM justru tak dilakukan lantaran ramai-ramai memaknai WFH itu sebagai libur panjang.

“Dari awalnya kita bermaksud untuk menghemat penggunaan BBM, justru tujuan tersebut bisa tidak tercapai,” ungkapnya.

Ia pun menjelaskan pertimbangan usulan WFH di Rabu setiap minggunya. Irawan menilai ada kecenderungan, jika WFH pada Senin, pegawai bisa memperpanjang masa liburnya.

Sedangkan WFH pada Kamis, menurutnya, masyarakat berpotensi mengambil cuti di Jumat dan rentang libur bisa lebih lama lagi. Menurutnya, pertimbangan dari segala aspek perlu dikaji oleh pemerintah.

“Mengenai usulan hari, sebenarnya WFH paling tepat itu hari Rabu setiap minggunya. Pertimbangannya sebagai berikut: Kalau hari Senin, masyarakat punya kecenderungan memperpanjang libur akhir pekannya. Kalau Kamis, orang bisa mengajukan cuti atau libur untuk hari Jumat. Jadi masyarakat bisa liburan Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu,” katanya.

Ahmad Irawan menyebut Rabu berada di tengah pekan sehingga menjadi pilihan sulit untuk memperpanjang libur atau cuti. Dengan demikian, kinerja yang dihasilkan oleh pegawai pemerintah juga efektif.

“Penentuan Rabu sebagai hari WFH merupakan pilihan paling memungkinkan di antara hari-hari lain. Sebab, Rabu berada di tengah-tengah minggu sehingga kemungkinan orang untuk memperpanjang libur atau cuti lebih sedikit,” ujar Irawan.

“Sebab, pengajuan cuti menjadi lebih lama, berbeda halnya jika WFH dilakukan pada hari Senin, Kamis, ataupun Jumat. Kalau WFH hanya sehari dan di tengah minggu, asumsinya orang tetap berada di rumahnya masing-masing untuk bekerja. Jadi maksud WFH bisa tercapai,” tegasnya.

Kendati demikian, ia menilai kebijakan WFH ini bermaksud baik untuk pengurangan konsumsi energi. Ia berharap kebijakan WFH paralel dengan penyediaan logistik hingga bahan pokok bagi warga secara bijak.

“Meskipun sebenarnya langkah penghematan dari kebijakan WFH merupakan bagian paling sederhana, yakni terkait dengan pengurangan konsumsi energi warga dari stasiun pengisian bahan bakar,” kata Irawan.

“Kebijakan tersebut harus berjalan paralel dengan kebijakan penyediaan energi, logistik kebutuhan bahan pokok warga, kegiatan pelaku usaha dalam masa WFH, pelayanan publik, dan lain sebagainya yang dibutuhkan harus dirumuskan secara prudence, relevant dan bisa membantu dalam situasi sulit,” ungkapnya.

Diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan sejumlah menko dan menteri teknis telah menyepakati pelaksanaan hari work from home (WFH) per minggu dalam upaya penghematan BBM. Tito menyebut pemberlakuan WFH itu tinggal menunggu laporan kepada Presiden Prabowo Subianto dan diumumkan secara resmi ke masyarakat.

“Udah rapat kemarin, rapat hampir 3 atau 4 jam. Ya, tapi kita sepakat untuk satu suara berarti yang menyampaikan, ya saya nggak tahu siapa, (rapat) di Istana. Apakah Pak Menko PMK, apakah Menko Ekonomi, ataukah nanti oleh Pak Mensesneg (yang mengumumkan). Jadi, kita hanya memberikan masukan-masukan saja, tapi saya nggak berwenang untuk menyampaikan ke publik,” kata Tito usai konferensi pers update PHTC di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Kendati demikian, Tito enggan membocorkan hari yang telah disepakati untuk WFH tersebut. Sebab, kata dia, hasil rapat itu masih harus dilaporkan dahulu kepada Presiden.

Saksikan Live DetikSore:

Simak juga Video ‘Pemerintah Bakal Terapkan Skema Kerja WFH 1 Hari dalam Sepekan’:

(dwr/gbr)