Tadi dengan putusan, salah satunya adalah sanksi administratif yaitu PTDH, tadi langsung kembali ke Brimob untuk menjalani yang pidana oleh Bareskrim
Jakarta (Redaksi) – Perwira tinggi Polri EHS tampak mengenakan baju berwarna biru bertuliskan tahanan usai dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan dalam sidang etik Polri terkait kasus penyadapan ilegal.
Berdasarkan pantauan Redaksi di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, EHS terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru muda saat keluar dari gedung tersebut seusai menjalani sidang etik.
Kedua tangannya tampak terikat, sedangkan wajahnya tertutup masker hitam. Saat digiring petugas menuju mobil taktis (rantis) Brimob Polri, EHS berjalan cepat dengan kepala tertunduk tanpa memberikan keterangan.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan EHS kembali ditahan di Rumah Tahanan Markas Komando (Mako) Brimob, Depok, Jawa Barat, setelah menjalani sidang etik.
“Tadi dengan putusan, salah satunya adalah sanksi administratif yaitu PTDH, tadi langsung kembali ke Brimob untuk menjalani yang pidana oleh Bareskrim,” kata Trunoyudo.
Baca juga: Saksi meringankan dihadirkan dalam sidang etik perwira EHS
Dalam sidang KKEP, majelis menyatakan EHS terbukti melakukan pemufakatan terkait akses ilegal berupa penyadapan dengan menggunakan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
EHS dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Selain sanksi administratif berupa PTDH, majelis juga menjatuhkan sanksi etika dengan menyatakan perilaku EHS sebagai perbuatan tercela.
Atas putusan tersebut, EHS menyatakan mengajukan banding.
Baca juga: Polri pecat perwira tinggi EHS terkait dugaan penyadapan ilegal
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri berinisial LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Pada Selasa (10/11), Divisi Propam Polri menggelar sidang KKEP terhadap AS. Dalam sidang tersebut, majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa PTDH terhadap AS.
AS juga menyatakan banding atas putusan sidang etik tersebut.
Baca juga: Divpropam Polri mulai sidang etik EHS terkait kasus penyadapan
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Abdul Hakim
Copyright © Redaksi 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita Redaksi.