Eberta
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengapresiasi imbauan pemerintah agar para pejabat negara merayakan Idul Fitri 2026 secara sederhana. Menurut Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional itu, pemerintah mempertimbangkan kondisi geopolitik yang masih bergejolak lantaran perang Israel-Amerika Serikat melawan Iran.
Ace menekankan, imbauan pemerintah menjadi sesuatu yang relevan karena bulan Ramadan dimaknai sebagai sarana berlatih untuk mengendalikan diri. “Imbauan pemerintah itu sangat positif di tengah situasi geopolitik yang berdampak terhadap kondisi dalam negeri kita,” kata dia di kantor Dewan Pimpinan Pusat Golkar, di Jakarta Barat, Sabtu, 21 Maret 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Ace mengatakan, perayaan awal bulan Syawal 1447 Hijriah tanpa bermegah-megahan tidak akan mengurangi esensi dari hari yang fitri. Toh, kata Ace, itu juga tidak memutus silaturahmi. Justru Ace menilai perayaan yang sederhana bisa menjadi contoh bagi masyarakat untuk melakukan hal serupa.
Dia juga memaknai Lebaran 2026 sebagai momentum untuk meningkatkan kepedulian sosial dan mendorong produktivitas bangsa menuju Indonesia Emas 2045. “Tentu kami harapkan masyarakat didorong untuk lebih efisien dan lebih melakukan penghematan. Dan tentu kedepankan kepentingan nasional,” ucap dia.
Beberapa hari menjelang lebaran, Presiden Prabowo Subianto sempat mengimbau jajarannya untuk merayakan Idul Fitri dengan sederhana. Dia meminta para pejabat tak berlebihan jika mengadakan gelar griya atau open house.
Presiden mengatakan saat ini Indonesia tengah perlu berhemat, dimulai dari para pejabatnya. “Kita juga harus memberi contoh, open house jangan terlalu bermewah-mewahan,” kata Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 13 Maret 2026.
Presiden menekankan bahwa meski kegiatan hari raya penting untuk menjaga roda perekonomian, kemewahan yang berlebihan tidak pantas dilakukan, terutama saat masih banyak masyarakat terdampak bencana alam. “Acara tetap diperlukan agar ekonomi berjalan, tapi jangan sampai total menutup semua kegiatan,” jelasnya.
Menyusul arahan Presiden, pada 16 Maret 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menerbitkan surat imbauan mengenai ketentuan open house bagi pejabat. Surat bernomor B-40/M/S/HL.OO/03/2026 itu ditujukan kepada para menteri anggota kabinet, jaksa agung, panglima Tentara Nasional Indonesia, kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, hingga para pimpinan lembaga pemerintah.
Edaran ini mengingatkan kembali bahwa masih ada daerah-daerah terdampak bencana alam di berbagai wilayah tanah air. Maka dari itu, Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara mengimbau agar kegiatan open house atau halal bihalal bisa memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti melalui kegiatan sosial.
