Jakarta (Redaksi) – Peneliti CORE Indonesia Eliza Mardian menilai penerapan pengawasan dan pemeriksaan karantina pangan impor berbasis risiko dapat melindungi produksi domestik sekaligus menjaga kelancaran pasokan komoditas yang memenuhi persyaratan.
Ia mengatakan petugas dapat memprioritaskan pengiriman berisiko tinggi dan memusatkan pemeriksaan pada komoditas yang memerlukan perhatian lebih besar, sementara pengiriman berisiko rendah dapat ditangani lebih efisien.
“Kalau pengawasan terlalu longgar jadi berisiko masuknya organisme pengganggu yang bisa merugikan petani jangka panjang. Kalau terlalu kaku dan tidak efisien, juga jadi menaikkan dwelling time, demurrage, dan biaya yang diteruskan ke harga. Win win solution-nya itu ada di manajemen risiko,” kata Eliza kepada Redaksi di Jakarta, Senin.
Menurut dia, penilaian risiko terhadap komoditas seperti bawang putih dan kedelai perlu mempertimbangkan negara asal, jenis komoditas, eksportir, riwayat kepatuhan, serta kelengkapan dokumen kesehatan.
Pengiriman dari negara asal berisiko rendah atau memiliki riwayat kepatuhan baik dapat memperoleh percepatan proses melalui verifikasi dokumen sebelum kedatangan dan pemeriksaan selektif berdasarkan penilaian risiko.
Sebaliknya, pengiriman berisiko tinggi tetap memerlukan pengawasan lebih ketat untuk mencegah masuknya organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), hama, penyakit, serta ancaman biologis lainnya yang dapat merusak produksi pertanian dalam negeri.
“Jadi profiling negara asal,” ujar dia.
Eliza menjelaskan karantina harus dipandang sebagai instrumen pertahanan hayati yang melindungi produksi pangan dan kesehatan konsumen, bukan semata-mata hambatan dalam perdagangan.
Karena itu, ia menilai penguatan pengawasan perlu disertai pemeriksaan dokumen sebelum kedatangan barang, pemanfaatan sistem digital terintegrasi, serta pengalokasian sumber daya pemeriksaan sesuai tingkat risiko.
Selain itu, standar pelayanan, kepastian waktu, transparansi, dan mekanisme klarifikasi ketidaksesuaian juga dinilai harus harus terus diperkuat.
“Memperketat enggak sama dengan memperpanjang semua proses, jadi sumber daya harus difokuskan untuk yg risiko tinggi,” ucap dia.
Eliza menambahkan pemeriksaan karantina merupakan tahapan yang berbeda dari perizinan perdagangan, kepabeanan, dan administrasi pelabuhan sehingga membutuhkan koordinasi antarlembaga untuk memastikan komoditas yang telah memenuhi persyaratan tidak tertahan akibat persoalan administrasi.
Koordinasi tersebut, menurut dia, perlu melibatkan Badan Karantina Indonesia (Barantin), Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta pengelola pelabuhan agar fungsi perlindungan karantina tetap berjalan seiring dengan kelancaran lalu lintas komoditas.
Sementara itu, Barantin sebelumnya menjelaskan bahwa tindakan karantina telah menggunakan tiga kategori risiko, yakni tinggi, sedang, dan rendah. Dalam keterangan pada Desember 2025, Barantin menyebut waktu penanganan maksimal masing-masing 14 hari, empat hari, dan satu hari sesuai kategori risiko.
Dari sisi pengawasan, Kepala Barantin Abdul Kadir Karding pada Oktober 2026 melaporkan 2.403 tangkapan terhadap komoditas wajib periksa yang tidak dilaporkan sepanjang Januari–September 2026. Barantin juga mengawasi 364 titik pemasukan dan pengeluaran resmi serta mendeteksi 66 titik tidak resmi.
Dalam perkembangan terbaru, Barantin tengah menyiapkan proyek Integrated National Quarantine Biosecurity and Traceability System (INQUEST) yang mencakup empat komponen utama, yakni pembangunan instalasi karantina, revitalisasi laboratorium, digitalisasi dan ketertelusuran produk, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
Karding pada 13 November 2026 menyampaikan aplikasi informasi ketertelusuran produk dalam proyek tersebut ditargetkan dapat diakses masyarakat secara nasional mulai Januari 2027 untuk mendukung modernisasi layanan dan penguatan sistem perkarantinaan Indonesia.
Baca juga: Barantin kembangkan sistem pelacak ketertelusuran produk
Baca juga: Pakar nilai deteksi dini perkuat perlindungan produksi pangan
Baca juga: Karantina Kalbar perkuat pengawasan di perbatasan Malaysia
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © Redaksi 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita Redaksi.