Anggaran MBG hingga Koperasi Desa Merah Putih Tidak Dipotong

MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah tidak akan memotong anggaran program makan bergizi gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih di tengah rencana pemangkasan anggaran. Rencana pemangkasan anggaran tersebut untuk menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak lebih dari 3 persen di tengah situasi global.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

Juru bicara Presiden Prabowo Subianto ini berkata pemangkasan anggaran memprioritaskan belanja tidak produktif. “Belanja yang menurut kami kurang produktif atau kurang berdampak,” kata dia di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa, 17 Maret 2026.

Prasetyo mulanya menjelaskan penghitungan defisit fiskal dilakukan dalam satu tahun. Sebelum ada konflik antara Iran dan Israel – Amerika Serikat, pemerintah selama ini terus meninjau pos belanja satu tahun sebelumnya. 

“Kami terus berusaha untuk melakukan penyisiran terhadap kegiatan-kegiatan atau mata anggaran-mata anggaran yang sebagaimana tahun lalu,” ujar dia.

Dari peninjauan itu, pemerintah berupaya memperketat anggaran belanja tidak produktif seperti perjalanan luar negeri. Pemerintah juga memangkas pos belanja yang tidak mendesak seperti pembangunan gedung yang belum berdampak langsung pada kinerja kementerian. 

Pemerintah sampai saat ini masih menyisir anggaran yang tidak produktif. Tujuan penghematan ini akibat dampak peningkatan eskalasi di timur tengah.

Diketahui, Indonesia telah menetapkan batas defisit anggaran maksimal sebesar 3 persen dari PDB sejak awal tahun 2000, setelah krisis keuangan Asia. Ketentuan tersebut selama ini diklaim sebagai salah satu pilar disiplin fiskal yang diperhatikan oleh para investor.

  • Related Posts

    TP PKK Salurkan Bantuan Sosial & Gelar Senam Sehat di Huntara Aceh Utara

    Jakarta – Ketua Umum (Ketum) Tim Pembina (TP) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sekaligus Ketum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Tri Tito Karnavian mendorong pemulihan warga hunian sementara…

    Pemerintah Minta Masyarakat Waspada Tawaran Haji Tanpa Antre: Potensi Penipuan

    Jakarta – Satgas Haji dan Umrah mengimbau masyarakat mewaspadai tawaran naik haji tanpa antre. Pemerintah pelaksanaan haji dengan dipastikan ilegal. Hal itu disampaikan,Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak,…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *