KETUA Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo berjanji akan memprioritaskan aparatur sipil negara, terutama pegawai negara junior, untuk memiliki hunian. Hashim menyampaikan ini dalam acara peresmian hunian vertikal atau rumah susun yang berdiri di atas lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai bagian dari program tiga juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

“Di samping PT Kereta Api Indonesia (Persero), saya sudah janji semua ASN-ASN, ASN junior yang belum dapat rumah dan perumahan juga harus dapat prioritas,” kata Hashim di Jakarta pada Senin, 16 Maret 2026.

Meski hunian didirikan di atas lahan PT KAI, Hashim berharap unit rumah tidak hanya diperuntukkan bagi ASN baru yang bertugas di Kementerian Perhubungan saja. “ASN bukan hanya Kementerian Perhubungan, Pak, tentu ini kan lahan, tapi juga ASN dari kementerian-kementerian lain. Saya kira itu sudah janji kita semua, ya, kita harus adil,” ujar adik kandung Presiden Prabowo itu.

Diketahui, KAI resmi membangun proyek rumah susun di dekat Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Selain di Jakarta, proyek rusun dibangun di tiga kota besar lainnya, yakni Bandung, Semarang, dan Surabaya.

Rusun PT KAI di Jakarta akan dibangun sebanyak 8 menara setinggi 12 lantai yang terdiri dari Blok F seluas 15.014 meter persegi dan Blok G seluas 6.925 meter persegi.

Hashim pun meminta agar hunian vertikal itu dibangun hingga 24 lantai, tidak hanya 12 lantai seperti yang direncanakan PT KAI. “Karena lahan kan jarang, lahan kan terbatas. Kalau bisa 24 lantai,” ujar Hashim.

Adapun Hashim mengatakan Presiden Prabowo ingin program 3 juta rumah segera terlaksana. Hashim menilai pembangunan hunian vertikal oleh PT KAI bisa mempercepat laju realisasi proyek Prabowo itu.

Terlebih, selain di Jakarta pembangunan ini dilakukan secara serentak di Bandung, Semarang, dan Surabaya. “Terus terang saja, saya lihat, saya bisa laporkan ke beliau, dengan partisipasi dari bapak ibu dari KAI, akan segera terwujud,” ujar Hashim.

Tak hanya itu, Hashim juga ingin menghilangkan kesan bahwa hanya masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas yang bisa memiliki hunian layak. Keberadaan Satgas Perumahan, ujarnya, bertujuan mengakomodasi kepemilikan rumah untuk semua kalangan masyarakat, termasuk bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dengan demikian, Hashim mengklaim, sila ke-5 dalam Pancasila bukan hanya slogan kosong. “Supaya rakyat betul-betul merasakan manfaat nyata dari kehadiran Pancasila sebagai ideologi negara,” tutur dia. “Jangan hanya omon-omon saja. NATO, no action talk only.”