Kementerian Pertahanan akan merekrut 30 ribu sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI untuk mengelola Koperasi Desa Merah Putih. Ribuan SPPI ini akan menjadi tenaga pengawak bagi 80 ribu koperasi yang ditargetkan mulai beroperasi pada Agustus tahun ini.
“Pemerintah menargetkan perekrutan dan pelatihan sekitar 30.000 tenaga pengawak melalui dukungan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri,” kata Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto dalam rapat percepatan program Koperasi Desa Merah Putih, sebagaimana dimuat dalam keterangan resmi Kemenhan pada Kamis, 12 Maret 2026.
Perekrutan calon pengelola koperasi oleh Kementerian Pertahanan ini menuai sorotan. Berikut hal yang perlu diketahui mengenai rencana tersebut:
Apa Itu SPPI?
Program perekrutan dan pendidikan SPPI oleh Kementerian Pertahanan ini telah diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto saat menjadi menteri pertahanan pada 2020. Tujuan awalnya untuk menyiapkan sumber daya manusia guna mendukung program ketahanan pangan.
Hingga Juli 2025, Kemhan telah meloloskan SPPI sebanyak 32 ribu orang yang kemudian ditempatkan menjadi kepala dapur makan bergizi gratis atau satuan pelayanan pemenuhan gizi di Indonesia. Ketika itu, sebelum dinyatakan lulus dan bekerja untuk program MBG, calon SPPI yang lolos seleksi administrasi dan wawancara menjalani pendidikan oleh Kementerian Pertahanan selama 3 bulan.
SPPI akan Mengelola Hingga 80 Ribu Koperasi
Wamenhan Donny mengatakan para SPPI yang direkrut akan menjadi tenaga pengawak atau pengelola bagi sekitar 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih di berbagai daerah. Adapun Koperasi Desa Merah Putih adalah salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Calon SPPI yang mendaftar akan melalui proses seleksi dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan. Namun belum dipastikan berapa lama masa pendidikan akan berlangsung.
Terbuka untuk Semua Jurusan Sarjana
Kepala Biro Informasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait menjelaskan, perekrutan SPPI untuk Koperasi Desa Merah Putih terbuka untuk umum. Seluruh sarjana maupun magister dari semua jurusan bisa mendaftar sebagai calon pemimpin di koperasi tersebut.
“Siapa saja boleh mengikuti asalkan memiliki syarat pendidikan terakhir sarjana,” kata Rico saat dihubungi pada Jumat, 13 Maret 2026.
Lulusan SPPI akan Menjadi Manajer Koperasi
Rico berkata peserta yang lolos program SPPI nantinya akan ditempatkan sebagai manajer di Koperasi Desa Merah Putih di berbagai wilayah Indonesia.
“SPPI disiapkan untuk membangun SDM yang mendukung operasional serta penguatan tata kelola koperasi desa merah putih sebagai bagian dari penguatan ekonomi desa dan menjadi manajer di koperasi tersebut,” kata dia.
Pendidikan Dijadwalkan Mulai Juni 2026
Rico mengatakan pendidikan untuk posisi manajer di Koperasi Desa Merah Putih direncanakan dimulai pada Juni 2026. Adapun pelbagai ketentuan mengenai syarat, tahapan rekrutmen, dan jadwal pendaftaran seleksi SPPI ini masih dibahas. “Saat ini pemerintah masih melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta menyiapkan mekanisme pelaksanaannya,” katanya.
Dikritik Anggota Komisi I DPR
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi pertahanan, Tubagus Hasanuddin, mengkritik rencana perekrutan tenaga kerja untuk koperasi desa merah putih oleh Kementerian Pertahanan. Purnawirawan TNI itu menilai rekrutmen dan pengelolaan sumber daya manusia untuk koperasi seharusnya diserahkan kepada Kementerian Koperasi.
Ia menyarankan Kementerian Pertahanan sebaiknya berfokus pada tugas utamanya sebagai pengelola sistem pertahanan negara. “Pembentukan komando daerah militer dan batalion saja sudah menyita waktu dan pikiran,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu pada Minggu, 15 Maret 2026.






