Golkar Siap Anggota DPR-Menterinya Potong Gaji Buntut Konflik Timteng

Jakarta

Presiden Prabowo Subianto mengkaji wacana potong gaji anggota kabinet dan anggota parlemen buntut dampak konflik di Timur Tengah (Timteng). Partai Golkar siap mengikuti kebijakan potong gaji menteri hingga anggota DPR.

“Jika negara membutuhkan kami siap dipotong gaji. Ini bukan sekadar soal penghematan tetapi bentuk kesediaan kita untuk peka terhadap kondisi,” kata Sekjen Partai Golkar, Sarmuji, kepada wartawan, Senin (16/3/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Golkar mengajak partai politik, pejabat non partai politik, BUMN, pegawai negeri, hingga swasta untuk mewacanakan potong gaji untuk penghematan. Hal tersebut dinilai akan lebih bagus untuk penghematan dampak konflik di Timteng.

“Ya kalau semua bersedia seperti halnya kami lebih bagus,” ujar Sarmuji.

Prabowo sebelumnya mengatakan beberapa negara telah melakukan langkah-langkah adaptif dalam menghadapi situasi konflik di Asia Barat atau Timur Tengah. Prabowo kemudian mencontohkan Pakistan yang turut memotong gaji anggota kabinet dan anggota parlemen.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3). Prabowo menegaskan pemerintah tidak bisa memastikan situasi aman tanpa melakukan langkah-langkah proaktif.

“Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman, ya kita bersyukur kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita. Banyak negara-negara sudah melakukan langkah-langkah,” kata dia.

“Banyak negara sudah melakukan langkah-langkah. Mungkin Seskab ada slide untuk memberitahu, berapa langkah. Ini ada langkah Pakistan. Ini hanya sebagai perbandingan,” kata Prabowo seraya menampilkan paparan grafis tentang langkah-langkah pemerintah Pakistan dalam situasi krisis.

(rfs/idh)

  • Related Posts

    TP PKK Salurkan Bantuan Sosial & Gelar Senam Sehat di Huntara Aceh Utara

    Jakarta – Ketua Umum (Ketum) Tim Pembina (TP) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sekaligus Ketum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Tri Tito Karnavian mendorong pemulihan warga hunian sementara…

    Pemerintah Minta Masyarakat Waspada Tawaran Haji Tanpa Antre: Potensi Penipuan

    Jakarta – Satgas Haji dan Umrah mengimbau masyarakat mewaspadai tawaran naik haji tanpa antre. Pemerintah pelaksanaan haji dengan dipastikan ilegal. Hal itu disampaikan,Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak,…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *