GURU besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN, Djohermansyah Djohan, mengkritik gaya hidup para pejabat yang kerap bermewahan. Djohermansyah menyebutnya sebagai hedonisme atau kecenderungan membuat kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dari jabatan mereka.

Menurut Djohermansyah, gaya hidup berfoya-foya para pejabat bisa tampak lewat fasilitas yang mereka minta dari negara. Contohnya, acara berbuka puasa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang glamor hingga pembelian kendaraan dinas gubernur di Kalimantan Utara seharga Rp 8,5 miliar.

Djohermansyah berujar, jabatan publik tidak seharusnya digunakan untuk mengejar kenikmatan duniawi. “Jabatan publik itu hakikatnya untuk melayani dan mengabdi kepada masyarakat, bukan untuk memenuhi hobi pribadi atau gaya hidup jetset pejabat,” kata dia dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 14 Maret 2026.

Djohermansyah juga mendengar beberapa instansi pemerintah pernah melakukan pengadaan fasilitas seperti meja biliar, karaoke set, atau sarana hiburan lain. Dia berujar fasilitas tersebut tidak memiliki relevansi langsung dengan tugas mengurus rakyat.

Fasilitas semacam itu, kata dia, lebih mencerminkan kepentingan pribadi pejabat daripada kebutuhan lembaga. “Ketika anggaran publik digunakan untuk membiayai kesenangan pribadi, maka terjadi pergeseran fungsi jabatan,” tuturnya.

Djohermansyah menyebut kebiasaan itu sebagai gaya feodal. “Itu gaya priyayi, seperti konsep pangreh praja (penguasa rakyat) di masa lalu. Padahal sekarang konsepnya adalah pamong praja (pelayan masyarakat),” kata Djohermansyah.

Djohermansyah berujar maraknya pejabat bermewahan adalah fenomena “aji mumpung”, yaitu kecenderungan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi selama memiliki kekuasaan. “Ketika seseorang memegang jabatan lalu menggunakan kekuasaan itu untuk memenuhi kepentingan pribadinya, itu jelas penyimpangan dari etika pemerintahan,” ujarnya.

Mentalitas ini, kata dia, berbahaya karena mengikis sensitivitas sosial pemimpin terhadap kondisi masyarakat. “Di tengah realitas ekonomi masyarakat yang tak  baik-baik saja—dengan persoalan jalan rusak, penurunan pendapatan, dan tekanan ekonomi menjelang hari besar keagamaan—gaya hidup glamor pejabat justru memperlebar jarak psikologis antara pemerintah dan rakyat,” tuturnya.

Secara normatif, menurut Djohermansyah, negara sebenarnya memiliki pedoman mengenai fasilitas pejabat, mulai dari kendaraan, rumah, hingga pakaian dinas. Pedoman itu umumnya diatur melalui standar operasional dengan batasan harga.

Namun, menurut Djohermansyah, persoalan utamanya bukan semata keberadaan aturan, melainkan penerapan prinsip kepantasan. Dia menilai fasilitas pejabat seharusnya tidak jauh berbeda dengan standar hidup masyarakat yang dilayaninya. “Kalau masyarakat umumnya menggunakan kendaraan kelas menengah, pejabat juga seharusnya tidak terlalu jauh dari standar itu,” ujarnya.

Djohermansyah mencontohkan praktik di sejumlah negara maju, di mana pejabat publik justru menunjukkan kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menggunakan transportasi publik, bersepeda, atau menjalani gaya hidup yang tidak berbeda jauh dari masyarakat umum. Menurut Djohermansyah, kesederhanaan bukan sekadar simbol moral, tetapi juga bentuk empati sosial.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya melarang para pejabat untuk menggelar open house saat Lebaran secara berlebihan. Open house atau gelar griya adalah tradisi yang kerap dilakukan masyarakat Indonesia, termasuk para pejabat, di momen hari raya.

Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Prabowo meminta para pejabat menahan diri dalam menggelar acara. Dia berujar saat ini Indonesia tengah perlu berhemat, dimulai dari para pejabatnya. “Kita juga harus memberi contoh, open house jangan terlalu mewah-mewahan,” kata Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 13 Maret 2026.

Prabowo mengingatkan bahwa saat ini masih banyak masyarakat di tanah air yang terdampak bencana. “Saudara kita di daerah bencana, dan suasana ini kita kasih contoh ke rakyat,” tutur Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Meski begitu, Prabowo berujar, larangan bermewahan ini bukan berarti pejabat tidak boleh menggelar open house. Dia menyebut berbagai acara saat hari raya tetap diperlukan agar roda perekonomian harus tetap berjalan. “Tapi, kita juga jangan total istilahnya tutup semua acara. Kalau tidak ekonomi kita juga enggak jalan,” ucap Prabowo.