DPRD DKI Jakarta Dorong Pelatihan Kerja Tekan Angka Pengangguran

INFO TEMPO – DPRD DKI Jakarta terus mendorong berbagai langkah strategis untuk menekan angka pengangguran sekaligus memperkuat pembangunan ekonomi daerah. Salah satu upaya yang menjadi perhatian adalah memperluas program pelatihan kerja dan peningkatan keterampilan tenaga kerja agar lebih siap menghadapi kebutuhan pasar.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, mengatakan penciptaan lapangan kerja yang luas dan berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui fungsi pengawasan dan penganggaran, DPRD mendorong pemerintah provinsi memperkuat program pelatihan kerja, pengembangan kewirausahaan, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

Hal itu disampaikan Khoirudin saat mengunjungi Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Timur pada Rabu, 11 Maret 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung fasilitas pelatihan yang disediakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagi para pencari kerja.

Dalam kesempatan tersebut, Khoirudin meninjau sejumlah ruang pelatihan serta berdialog dengan pengelola PPKD dan para peserta pelatihan. Ia menilai fasilitas di PPKD Jakarta Timur cukup lengkap dan mampu membantu warga meningkatkan kompetensi kerja.

“Fasilitasnya sangat baik. Ada 10 kejuruan dengan 24 program pelatihan,” ujar Khoirudin.

Menurutnya, peningkatan keterampilan tenaga kerja menjadi salah satu cara penting untuk mengatasi pengangguran di ibu kota. Saat ini tingkat pengangguran di Jakarta masih berada di atas batas ideal.

Ia menjelaskan, dari sekitar 5,5 juta angkatan kerja di Jakarta, sekitar 350 ribu warga masih belum memiliki pekerjaan. Angka pengangguran tersebut berada di kisaran 6,4 persen, sementara kondisi ideal seharusnya berada di sekitar tiga persen.

Karena itu, Khoirudin mengajak masyarakat yang sedang mencari pekerjaan untuk memanfaatkan fasilitas pelatihan kerja yang tersedia di PPKD di lima wilayah kota Jakarta.

“Silakan daftar di PPKD di lima wilayah kota. Warga bisa belajar keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja,” katanya.

Selain mendapatkan pelatihan, peserta juga memperoleh sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang diakui oleh dunia usaha. Sertifikasi tersebut dinilai dapat meningkatkan peluang lulusan untuk terserap ke dunia kerja.

“Lulusannya punya keterampilan dan sertifikasi, sehingga banyak perusahaan yang membutuhkan,” kata Khoirudin.

Sementara itu, Kepala PPKD Jakarta Timur, Teguh Hendarwan, menyampaikan bahwa minat masyarakat mengikuti pelatihan kerja terus meningkat setiap tahun. Namun kapasitas pelatihan yang tersedia masih terbatas dibandingkan jumlah pendaftar.

“Tahun itu ada 5.613 pendaftar di 10 kejuruan,” ujar Teguh.

Dari jumlah tersebut, kuota pelatihan yang tersedia hanya sekitar 1.440 peserta. Menurutnya, apabila fasilitas pelatihan ditambah, PPKD Jakarta Timur berpotensi melatih hingga sekitar lima ribu peserta setiap tahun.

Ia juga menargetkan sebagian lulusan pelatihan dapat bekerja di luar negeri. “Kami menargetkan 40 persen lulusan terserap di pasar kerja internasional,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Khoirudin mendorong pengembangan fasilitas pelatihan melalui skema pembiayaan kreatif atau creative financing. Menurutnya, keterbatasan anggaran daerah perlu diatasi melalui kolaborasi dengan dunia usaha.

“APBD terbatas. Kita perlu pembiayaan kreatif dengan melibatkan dunia usaha,” kata Khoirudin.

Ia berharap kerja sama antara pemerintah daerah dan sektor swasta dapat memperluas kapasitas pelatihan kerja sekaligus mempercepat penyerapan tenaga kerja terampil di Jakarta.(*)

  • Related Posts

    TP PKK Salurkan Bantuan Sosial & Gelar Senam Sehat di Huntara Aceh Utara

    Jakarta – Ketua Umum (Ketum) Tim Pembina (TP) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sekaligus Ketum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Tri Tito Karnavian mendorong pemulihan warga hunian sementara…

    Pemerintah Minta Masyarakat Waspada Tawaran Haji Tanpa Antre: Potensi Penipuan

    Jakarta – Satgas Haji dan Umrah mengimbau masyarakat mewaspadai tawaran naik haji tanpa antre. Pemerintah pelaksanaan haji dengan dipastikan ilegal. Hal itu disampaikan,Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak,…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *