KETUA Dewan Eksekutif Indonesian Council on World Affairs (ICWA) Al Busyra Basnur meminta pemerintah Indonesia untuk keluar dari Board of Peace (BoP) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Salah satu pertimbangannya karena Amerika Serikat menyerang Iran setelah 10 hari BoP dibentuk.

“Pemerintah harus mengkaji dengan baik dan memutuskan untuk kemudian keluar dari BoP,” kata dia usai bertemu Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta Selatan, Kamis, 12 Maret 2026.

Mantan Duta Besar RI untuk Ethiopia, Djibouti, dan Uni Afrika ini mengatakan BoP menimbulkan polemik di dalam maupun di luar negeri. Polemik itu berkaitan dengan iuran keanggotaan dan mekanisme evaluasinya. Kepesertaan Indonesia di BoP bahkan dipertanyakan oleh kalangan pemerintah. 

Dalam perkembangannya, Busyra melihat Amerika Serikat justru menyerang Iran. Karena itu, ICWA meminta pemerintah untuk keluar dari BoP. 

Pada kesempatan sama, Jusuf Kalla menilai Indonesia tidak masalah keluar dari BoP. Donald Trump, kata dia, bisa saja mengancam negara yang keluar termasuk Indonesia dengan menaikkan tarif resiprokal.

Namun, Jusuf Kalla mengingatkan ada putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan tarif resiprokal Trump. 

“Jangan lupa MA Amerika sudah memutuskan tidak maksimum 15 persen. Jadi walaupun orang keluar tidak ada apa-apa. Cuma tentu secara hubungan dengan Amerika bagi kami tentu tidak soal,” kata dia di kediamannya, Jakarta Selatan, Kamis, 12 Maret 2026 usai bertemu sejumlah mantan Duta besar. 

Sebagai orang di luar pemerintah, politikus senior Partai Golkar ini merasa tidak masalah pemerintah Indonesia keluar dari BoP. Tetapi, pimpinan pemerintah perlu melakukan pertimbangan. 

Kalla pun menyadari BoP sejak awal memiliki niat baik untuk menyelesaikan perdamaian di Palestina. Namun, dia menyoroti tindakan Amerika Serikat yang menyerang Iran. Padahal, BOP baru ditandatangani 10 hari lalu.

Dia berharap BoP bisa membawa perdamaian. Presiden Prabowo Subianto, kata Jusuf Kalla, juga sudah sudah mengatakan akan keluar dari BoP bila tidak sesuai tujuan. “Kita pegang saja itu,” kata dia. 

Kementerian Luar Negeri menyatakan Indonesia menangguhkan pembahasan terkait BoP menyusul eskalasi konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel pada bulan ini. Pemerintah memilih menunda agenda tersebut di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah.