MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai Indonesia tidak masalah keluar dari Board of Peace (BoP) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Donald Trump, kata dia, bisa saja mengancam negara yang keluar termasuk Indonesia dengan menaikkan tarif resiprokal. Namun, Jusuf Kalla mengingatkan ada putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan tarif resiprokal Trump. 

“Jangan lupa MA Amerika sudah memutuskan tidak maksimum 15 persen. Jadi walaupun orang keluar tidak ada apa-apa. Cuma tentu secara hubungan dengan Amerika bagi kami tentu tidak soal,” kata dia di kediamannya, Jakarta Selatan, Kamis, 12 Maret 2026 usai bertemu sejumlah mantan Duta besar. 

Sebagai orang di luar pemerintah, politikus senior Partai Golkar ini merasa tidak masalah pemerintah Indonesia keluar dari BoP. Tetapi, pimpinan pemerintah perlu melakukan pertimbangan. 

Kalla pun menyadari BoP sejak awal memiliki niat baik untuk menyelesaikan perdamaian di Palestina. Namun, dia menyoroti tindakan Amerika Serikat yang menyerang Iran. Padahal, BOP baru ditandatangani 10 hari lalu. 

“BoP saya katakan niat baik selama dia berpikir peace (perdamaian) bukan war (perang), bukan Board of War, Board of Peace,” kata dia. 

Dia berharap BoP bisa membawa perdamaian. Presiden Prabowo Subianto, kata Jusuf Kalla, juga sudah sudah mengatakan akan keluar dari BoP bila tidak sesuai tujuan. “Kita pegang saja itu,” kata dia. 

Sebelumnya, Jusuf Kalla menilai BoP belum mencerminkan upaya nyata untuk menciptakan perdamaian. Ia menyoroti dominasi Amerika Serikat dalam lembaga tersebut, terutama karena Presiden AS memiliki posisi ketua sekaligus hak veto dalam pengambilan keputusan.

“Saya bilang, BoP boleh, tapi selama dia bisa mengamankan atau mendamaikan Palestina. Cuma baru ditandatangani, Amerika sudah perang bagaimana caranya? Nah kalau cara begitu ya tidak ada manfaatnya,” kata Kalla, saat ditemui di Jakarta, dikutip Kamis, 12 Maret 2026.

Ia mempertanyakan bagaimana sebuah lembaga yang mengusung misi perdamaian dapat berjalan efektif jika negara yang memimpinnya justru terlibat dalam aksi militer. Karena itu, Kalla meminta publik melihat perkembangan BoP dari fakta yang terjadi di lapangan. “Baru ditandatangani di Davos bulan Februari, baru sebulan Iran diserang,” kata dia. 

Kementerian Luar Negeri menyatakan Indonesia menangguhkan pembahasan terkait BoP menyusul eskalasi konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel pada bulan ini. Pemerintah memilih menunda agenda tersebut di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah.

Kemlu mengatakan fokus pemerintah saat ini adalah memantau perkembangan konflik sekaligus memastikan keselamatan warga negara Indonesia di kawasan tersebut.