ENAM puluh tahun setelah dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar, polemik mengenai makna dan proses lahirnya dokumen tersebut belum juga mereda. Surat yang kerap dianggap sebagai titik awal bangkitnya rezim Orde Baru itu masih menyisakan pertanyaan besar: apakah Supersemar merupakan penyerahan kekuasaan dari Presiden Sukarno kepada Soeharto, atau sekadar perintah untuk mengamankan situasi politik yang kemudian ditafsirkan secara melampaui maksud awalnya.

Sejarawan Universitas Gadjah Mada, Sri Margana, mengatakan Supersemar pada awalnya lahir sebagai respons terhadap keguncangan politik pasca-peristiwa 1965. Menurut dia, surat tersebut dimaksudkan sebagai instruksi kepada militer untuk menstabilkan keadaan negara yang ketika itu berada dalam situasi genting.

Namun, dalam perkembangan selanjutnya, tafsir terhadap isi surat itu meluas jauh dari tujuan awalnya. Dalam pidato kenegaraan pada 17 Agustus 1966, Presiden Sukarno sendiri menyatakan telah memberi perintah kepada Soeharto untuk mengamankan keadaan. Meski demikian, Sukarno juga menilai pelaksanaan perintah tersebut telah melampaui batas.

“Dalam pidato itu Sukarno berterima kasih karena perintahnya dijalankan. Tetapi ia juga menilai pelaksanaannya kebablasan karena kemudian diinterpretasikan sebagai penyerahan kekuasaan,” kata Margana di Gedung Soegondo, Fakultas Ilmu Budaya UGM, Rabu, 11 Maret.

Margana menjelaskan, yang dimaksud Soekarno sebagai tindakan melampaui batas antara lain pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) serta penangkapan 15 menteri Kabinet Dwikora. Menurut dia, langkah-langkah tersebut berada di luar kewenangan militer.

“Membubarkan partai politik adalah wewenang presiden, bukan tentara. Karena itu tindakan tersebut dianggap melampaui mandat pengamanan,” ujarnya.

Langkah-langkah tersebut kemudian mempercepat perubahan konfigurasi politik nasional. Larangan terhadap PKI, ditambah kuatnya sentimen publik setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965, membuat posisi politik Sukarno semakin terdesak.

Situasi itu mencapai puncaknya ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) menolak pidato pertanggungjawaban Presiden Sukarno pada 1967. Penolakan tersebut menandai berakhirnya kekuasaan Sukarno dan membuka jalan bagi Soeharto untuk mengambil alih kepemimpinan negara.

“Penolakan itu menjadi titik akhir pemerintahan Sukarno. Setelah itu terjadi peralihan kekuasaan dan Soeharto diangkat menjadi presiden pada 1968,” kata Margana.

Meski memiliki peran yang sangat menentukan dalam sejarah politik Indonesia, Supersemar justru menyisakan persoalan mendasar dalam kajian sejarah: naskah aslinya tidak pernah ditemukan. Hingga kini hanya terdapat tiga versi dokumen yang berbeda, masing-masing berasal dari Sekretariat Negara, Pusat Penerangan TNI Angkatan Darat, dan Yayasan Akademi Bangsa. Ketiga versi tersebut kini tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia.

Ketiadaan naskah asli itulah yang memicu berbagai spekulasi. Sejumlah sejarawan bahkan memunculkan dugaan bahwa penandatanganan Supersemar terjadi dalam situasi tekanan politik.

“Karena arsip aslinya tidak ada, muncul berbagai interpretasi, termasuk teori bahwa pembuatan surat itu mengandung unsur pemaksaan,” kata Margana.

Namun hingga kini, menurut dia, tidak ada bukti otentik maupun pengakuan langsung dari tokoh-tokoh yang terlibat yang dapat memastikan dugaan tersebut.

Bagi Margana, kontroversi mengenai Supersemar bukan sekadar persoalan masa lalu. Peristiwa itu juga menjadi pengingat tentang bagaimana krisis politik dapat membuka ruang bagi perubahan kekuasaan secara drastis.

Ia menilai situasi politik yang diwarnai keresahan publik, demonstrasi, dan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah berpotensi menciptakan kondisi serupa jika tidak direspons secara bijak.

“Dalam situasi chaos, pola-pola pengambilalihan kekuasaan seperti di masa lalu bisa saja muncul kembali,” ujarnya.

Karena itu, ia menilai negara perlu serius menuntaskan persoalan historiografi Supersemar. Arsip Nasional, sebagai lembaga yang memiliki otoritas pengarsipan negara, didorong untuk terus menelusuri keberadaan dokumen asli tersebut.

Menurut Margana, kejelasan dokumen itu penting untuk menentukan apakah Supersemar benar-benar merupakan penyerahan kekuasaan sebagaimana ditafsirkan pada masa Orde Baru, atau sekadar instruksi pengamanan yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

“Bisa jadi hanya perintah pengamanan yang kemudian dijalankan secara berlebihan. Atau ada kemungkinan lain bahwa surat itu dimanfaatkan untuk memperoleh akses kekuasaan,” kata dia.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat membaca sejarah secara kritis. Menurut dia, banyak narasi sejarah yang dibentuk pada masa Orde Baru bersifat tunggal dan tidak memberi ruang bagi interpretasi lain.

“Sejarah pada masa itu sangat dipengaruhi oleh tafsir negara. Karena itu perlu ditinjau ulang secara kritis, apalagi sekarang sudah banyak kesaksian dan dokumen yang bermunculan,” ujar Margana.