Jakarta –

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membeberkan keberhasilan diplomasi ekonomi yang dilakukan pemerintah di tengah eskalasi konflik global yang kian memanas. Kapolri menyebut upaya diplomasi Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat (AS) membuahkan hasil signifikan dengan turunnya tarif hambatan dagang untuk komoditas dalam negeri.

Pernyataan tersebut disampaikan Jenderal Sigit dalam acara Buka Puasa TNI-Polri di Lapangan Bhayangkara, Jakarta, Rabu (11/3/2026). Ia menekankan bahwa langkah strategis ini sangat krusial untuk menjaga napas industri nasional di tengah kelesuan ekonomi dunia.

Jenderal Sigit mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo terus melakukan langkah proaktif untuk menurunkan tensi perang dagang. Salah satu pencapaian nyata adalah penurunan tarif hambatan dagang dengan Amerika Serikat yang berdampak langsung pada daya saing produk Indonesia.

“Bapak Presiden melakukan upaya untuk menurunkan hambatan dagang dengan Amerika dari 32 persen menjadi 19 persen. Bahkan, setelah ada keputusan dari pengadilan di Amerika, angka tersebut turun lagi menjadi 15 persen. Alhamdulillah, satu beban besar sudah bisa kita lampaui,” ujar Jenderal Sigit.

Tak hanya penurunan tarif secara umum, Kapolri juga menyoroti keberhasilan pemerintah dalam mengamankan kebijakan tarif ekspor 0 persen bagi ribuan komoditas unggulan Indonesia ke pasar internasional. Sektor-sektor padat karya menjadi perhatian utama dalam kebijakan ini.

“Beliau mendorong agar impor untuk komoditas tertentu tarifnya menjadi 0 persen. Ini berdampak signifikan terhadap industri sepatu, mebel, tekstil, semikonduktor, hingga 1.800 komoditas lainnya. Harapannya, di tengah situasi global yang sulit, industri kita tetap terjaga dan rekan-rekan pekerja tidak perlu dirumahkan,” jelasnya.

Kapolri menegaskan bahwa keberhasilan diplomasi luar negeri ini harus dibarengi dengan penguatan di dalam negeri melalui program hilirisasi. Ia menyebut pemerintah saat ini tengah mendorong 18 rencana hilirisasi strategis untuk membuka lapangan pekerjaan baru.

Guna memastikan agenda besar tersebut berjalan lancar, Jenderal Sigit mengajak seluruh jajaran TNI-Polri untuk terus mengawal dan menjaga stabilitas keamanan dan iklim investasi. Menurutnya, kepercayaan pasar internasional sangat bergantung pada kondisi keamanan di tanah air.

“Modal dasar kita adalah stabilitas keamanan dan politik. TNI-Polri wajib mengawal dan mengamankan program-program strategis pemerintah agar Indonesia bisa mandiri dan berdiri di atas kaki sendiri di tengah krisis global,” pungkas Kapolri.

Dalam agenda ini hadir jajaran pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Pertahanan (Mehhan) Sjafrie Sjamsoedin, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Kepolisian Komjen (Purn) Ahmad Dofiri, Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, sejumlah wakil menteri Kabinet Merah Putih hingga jajaran pejabat utama (PJU) Mabes Polri.

Dalam sambutannya, Kapolri memaparkan kondisi global yang tengah memprihatinkan akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Ia menyoroti konflik Israel-Amerika dan Iran yang meluas hingga berdampak langsung pada fluktuasi harga minyak dunia.

Jenderal Sigit menyoroti lonjakan harga minyak dunia yang sempat menembus angka di atas $110 per barel sebagai dampak serangan terhadap fasilitas energi di kawasan tersebut.

“Jika ini terus dibiarkan tanpa kendali dan harga minyak terus meningkat, kekuatan fiskal kita akan sangat berat menahan subsidi BBM. Imbasnya bisa terjadi lonjakan harga dan inflasi yang mengganggu program pembangunan,” ujar Jenderal Sigit.

Menyikapi tantangan tersebut, Kapolri menegaskan bahwa TNI dan Polri memiliki kewajiban konstitusional untuk mengawal program-program kemandirian yang dicanangkan Presiden Prabowo. Mulai dari hilirisasi industri otomotif dan pertahanan, hingga swasembada pangan dan energi terbarukan.

“Pemerintah terus mendorong kemandirian agar kita bisa berdiri di atas kaki sendiri. TNI dan Polri wajib mengawal dan mengamankan program-program tersebut, termasuk menjaga iklim investasi agar tetap kondusif melalui stabilitas keamanan dan politik,” tegasnya.

Jenderal Sigit juga memberikan pesan kuat mengenai sejarah panjang bangsa Indonesia yang pernah pecah belah akibat politik devide et impera. Ia mengingatkan bahwa keberagaman bangsa harus dijaga dengan kekompakan TNI-Polri sebagai ujung tombak Sishankamrata.

“Pilihan kita adalah bersatu dalam kebhinekaan, atau kita akan terpecah belah dan mengalami kemunduran. Sinergitas, soliditas, dan kekompakan TNI-Polri bersama masyarakat adalah kunci agar kita sanggup melewati masa-masa krisis dan menjaga pertumbuhan ekonomi,” imbuh Jenderal Sigit.

(hri/ygs)