DI tengah situasi geopolitik global yang tengah memanas imbas perang Iran dengan Israel dan Amerika Serikat, pemerintah meminta masyarakat Indonesia untuk tidak panic buying terhadap bahan bakar minyak. Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

Bahlil mengklaim pasokan BBM yang dimiliki Indonesia masih cukup untuk tiga pekan. Pembaca menyoroti pernyataan Ketua Umum Partai Golkar tersebut. Berita lain yang menjadi perhatian pembaca perihal konsep pemilihan kepala daerah di pemilihan umum mendatang.

Berikut Tempo merangkum tiga berita terpopuler di kanal Nasional pada Selasa, 10 Maret 2026.

1. Bahlil: Stok BBM Cukup, Masyarakat Tak Perlu Panic Buying

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan daya tampung BBM di Tanah Air hingga kini masih mencukupi untuk kebutuhan 21 hingga 25 hari. Bila pasokannya berkurang, kata dia, pemerintah akan terus mengisi stok bahan bakar tersebut.

Karena itu dia meminta agar tidak perlu melakukan pembelian panik di tengah fluktuasi harga minyak dunia buntut perang di Timur Tengah. “Memang stok BBM kita cukup,” katanya di Istana Negara, Jakarta pada Selasa, 10 Maret 2026.

Bahlil mengatakan industri BBM domestik juga terus berjalan, pun dengan impor minyak jadi dari Asia Tenggara yang diklaim tidak menghadapi masalah. “Jadi enggak perlu ada sampai (panic buying) begitu,” ujar dia. 

2. Busyro Muqoddas: Proyek MBG Tak Transparan dan Antidemokrasi 

Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Hikmah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengatakan proyek makan bergizi gratis (MBG) tidak transparan dan antidemokrasi. Sebab, menurut dia, pemerintah pimpinan Prabowo Subianto semakin nekad memaksakan program prioritas itu secara pihak.

Padahal, dia menilai pelaksanaan proyek MBG masih dilakukan dengan birokrasi yang buruk dan tidak terbuka tanpa partisipasi publik. Menurut Busyro, tindakan semacam ini bukan yang pertama, tetapi sejak era Presiden Joko Widodo dan semakin kuat diteruskan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

“Program MBG ini tidak lepas dari kultur politik yang seperti kita rasakan, yang semakin anti-demokrasi, anti-kritik, dan juga anti-Hak Asasi Manusia,” kata dia dalam konferensi pers Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia atau Kospi pada Senin, 9 Maret 2026.

Busyro menekankan bukan hanya program MBG, tetapi program lainnya, seperti koperasi desa merah putih dan pendirian Danantara yang juga dinilai dilakukan secara tertutup. Dia menyebut anggaran proyek MBG sangat besar. 

Dengan anggaran yang begitu besar, menurut dia, tidak ada transparansi terkait pengadaan barang maupun penunjukan mitra. Menurut Busyro, seharusnya KPK aktif mengawasi program makan bergizi gratis. 

Namun ia menilai KPK saat ini sudah lumpuh sejak dilemahkan Jokowi dan Ketua DPR Puan Maharani. Sehingga satu-satunya langkah adalah melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh masyarakat sipil. 

“Saya berharap bahwa judicial review ini nanti kita bisa gelembungkan sedemikian rupa,” ujar mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi ini.

3. Jimly Usul Pilkada Tak Langsung hanya Berlaku untuk Gubernur 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengusulkan agar wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD hanya berlaku untuk pemilihan gubernur. Menurut Jimly, sistem pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai semangat reformasi yang mulai berlaku pada awal tahun 2000-an. 

Namun, kata dia, setelah hampir 26 tahun berlalu, sistem tersebut boleh saja untuk dievaluasi kembali pelaksanaannya. “Waduh, ini ternyata (demokrasi) kelebihan. Maka bisa saja ada pilihan-pilihan, misalnya, ya sudah gubernur saja yang dipilih oleh DPRD,” kata dia dalam rapat bersama Komisi II DPR, Selasa, 10 Maret 2026.

Jimly menilai menghapus pilkada langsung untuk di tingkat provinsi masih masuk akal. Sebab, menurut dia, posisi gubernur lebih condong sebagai perpanjang tangan pemerintah pusat. 

Terlebih, dia mengatakan gubernur lebih banyak dibutuhkan untuk berkonsolidasi dan berkoordinasi dengan pusat, dibandingkan langsung mengatur masyarakat sebagaimana peran bupati dan wali kota. Dengan alasan itu, pemilihan gubernur bisa melalui DPRD Provinsi dari calon yang diusulkan oleh presiden. 

Misalnya, dia menjelaskan, presiden lebih dulu menetapkan tiga calon gubernur, lalu diserahkan kepada DPRD untuk dilakukan pemilihan. “Sedangkan yang (pilkada) kabupaten dan kota tetap seperti sekarang sehingga enggak terlalu ribut,” ucapnya.

Terlepas dari kontroversi mengenai wacana penghapusan pilkada langsung, Jimly mengingatkan DPR agar pembahasan RUU Pemilu ini dibahas secara terbuka. Ia juga meminta RUU Pemilu segera digarap dengan intens sehingga bisa selesai pada tahun ini.