CO-FOUNDER Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi meminta TNI menjelaskan situasi keamanan dalam negeri di tengah perang di Timur Tengah. Ia juga meminta satuan militer itu memberikan penjelasan yang memadai mengenai kebocoran telegram rahasia tentang penetapan siaga I oleh Panglima TNI Agus Subiyanto.

Menurut Khairul, meskipun secara taktis instruksi siap siaga yang dikeluarkan panglima ditujukan untuk internal, namun keputusan itu kini terlanjur beredar luas sehingga memicu kecemasan di masyarakat. “Istilah militer siaga I memiliki bobot psikologis yang amat berat di telinga publik sipil,” kata dia kepada Tempo pada Senin, 9 Maret 2026. 

Khairul mengingatkan beredarnya informasi TNI siaga I tanpa disertai penjelasan yang memadai akan sangat merugikan stabilitas negara. Di sektor ekonomi, kata dia, pasar sangat sensitif terhadap isu keamanan. Miskonsepsi bahwa negara seolah sedang dalam kondisi genting bisa memicu kepanikan pasar, panic selling di bursa saham, hingga pelarian modal asing atau (capital flight). “Sementara di akar rumput hal ini bisa memantik keresahan sosial yang sama sekali tidak perlu,” ucapnya. 

Peneliti sektor keamanan itu berpendapat, di era digital di mana kebocoran informasi nyaris mustahil dibendung, TNI tidak bisa lagi bersikap reaktif apalagi pasif. “Mengelola persepsi publik secara terukur adalah bagian tak terpisahkan dari operasi pengamanan itu sendiri,” kata dia. 

Adapun Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengeluarkan surat telegram tentang penetapan status siaga I untuk seluruh satuan pertahanan di Indonesia pada 1 Maret 2026. Keputusan itu membuat seluruh satuan militer wajib bersiaga tingkat tinggi untuk mengantisipasi ancaman dalam negeri di tengah memuncaknya eskalasi konflik di Timur Tengah usai pecahnya perang antara Iran versus Amerika Serikat dan Israel.

Di dalam telegram tersebut disebutkan bahwa TNI perlu menyiagakan personel dan alat utama sistem persenjataan. Tentara juga harus berpatroli di obyek vital strategis ataupun sentra perekonomian, termasuk di bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api, hingga terminal bus.

Selain itu, terdapat pula perintah untuk Kodam Jaya/Jayakarta melakukan patroli pengamanan di kantor-kantor kedutaan luar negeri di Jakarta. Satuan intelijen juga dikerahkan untuk mendeteksi dan melakukan pencegahan dini jika ada kelompok yang memanfaatkan kondisi di Timur Tengah untuk membuat kekacauan di dalam negeri.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Brigadir Jenderal Aulia Dwi Nasrullah belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai ancaman yang dimaksud atau berapa lama siaga I akan diterapkan. Ia hanya menjelaskan bahwa penetapan status siaga I untuk seluruh satuan pertahanan di Indonesia bertujuan untuk mengantisipasi perkembangan situasi di lingkungan internasional, regional, maupun nasional.

“Dengan demikian TNI harus memiliki kesiapsiagaan operasional yang tinggi, salah satunya adalah dengan melaksanakan Apel pengecekan kesiapan secara rutin,” ucap Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Brigadir Jenderal Aulia Dwi Nasrullah saat dihubungi pada Sabtu, 7 Maret 2026.