KANTOR Urusan Haji pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah Arab Saudi melaporkan sebanyak 17.447 jemaah umrah Tanah Air sudah dipulangkan ke Indonesia di tengah eskalasi konflik Iran dan Israel- Amerika Serikat. Staf Teknis Haji Kantor Urusan Haji Jeddah M. Ilham Effendy mengatakan, Kantor Urusan Haji akan mengawasi dan mendampingi kepulangan jemaah umrah Indonesia yang berada di Bandara Internasional King Abdulaziz.

“Kami juga terus mendata jemaah yang tertahan kepulangannya serta berkoordinasi dengan pihak travel dan otoritas terkait agar proses pemulangan dapat segera diselesaikan,” kata Ilham melalui keterangan resmi Kementerian Haji dan Umrah, dikutip pada Senin, 9 Maret 2026.

Dia mengatakan berdasarkan data Satgas Bandara per 7 Maret 2026 pukul 23.00 waktu setempat, sebanyak 341 jemaah dari beberapa penyelenggara perjalanan umrah masih menunggu kepastian jadwal kepulangan. Para jemaah tersebut menginap di sejumlah hotel di Jeddah dan Makkah untuk sementara. 

Proses pemulangan jemaah terus berlangsung melalui sejumlah maskapai, antara lain Saudi Airlines (Saudia), Garuda Indonesia, Lion Air, dan IndiGo. Sebanyak 1.665 jemaah dijadwalkan kembali ke tanah air melalui beberapa penerbangan dari Bandara Jeddah pada tanggal yang sama. 

Kantor Urusan Haji Jeddah juga memberikan pendampingan kepada 33 jemaah dari salah satu biro perjalanan yang berada di Makkah, yang juga menginap di hotel sembari menunggu kepastian pulang. Kantor Urusan Haji Jeddah saat ini mengupayakan kepada travel dan otoritas Arab Saudi agar para jemaah segera dipulangkan tanpa harus terbebani biaya tambahan. 

“Kami terus mengupayakan solusi terbaik melalui koordinasi intensif dengan berbagai pihak, agar jemaah dapat kembali ke Tanah Air dengan aman dan nyaman,” ujar dia. 

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak sebelumnya menyampaikan imbauan agar jemaah umrah menunda jadwal keberangkatan ke Tanah Suci dan menunggu hingga kondisi kembali kondusif. Langkah ini merupakan kehati-hatian pemerintah dalam memastikan keamanan warga negara. Pasalnya, pemerintah mencermati perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang semakin dinamis dan tidak menentu.