PANGLIMA TNI Jenderal Agus Subiyanto menginstruksikan Kodam Jaya/Jayakarta mengerahkan personel untuk melakukan patroli pengamanan di tempat-tempat obyek vital strategis dan kantor kedutaan-kedutaan luar negeri di Jakarta. Perintah itu termuat dalam Telegram Nomor TR/283/2026 tentang penetapan status siaga I untuk seluruh satuan pertahanan di Indonesia.

“Kodam Jaya/Jayakarta agar melaksanakan patroli di tempat-tempat obvit strategis dan kedutaan-kedutaan serta mengantisipasi perkembangan situasi dalam menjaga kondusitivitas di Wilayah DKI Jakarta,” demikian poin keempat dalam surat telegram tersebut.

Penerbitan surat telegram di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah ini telah dikonfirmasi oleh Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Letnan Jenderal Yudi Abdimantyo. Surat yang diteken pada 1 Maret 2026 itu memuat 7 perintah yang dialamatkan kepada pelbagai satuan di militer.

Menurut Yudi, perintah itu ditujukan untuk mengantisipasi situasi keamanan dalam negeri pasca-serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Pasalnya, serangan itu memicu balasan dari Iran yang melancarkan serangan ke sejumlah pangkalan militer AS yang berada di negara-negara Timur Tengah. 

Akibatnya, serangan balasan itu berdampak pada keamanan WNI yang berada di kawasan tersebut. “TNI sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan NKRI harus mengantisipasi setiap perkembangan situasi yang terjadi. Baik di kawasan global, regional, maupun nasional,” tutur Yudi kepada Tempo pada Sabtu, 7 Maret 2026. 

Tempo menghubungi Panglima  Komando Daerah Militer Jayakarta (Pangdam Jaya) Mayor Jenderal Deddy Suryadi dan Kepala Penerangan Kodam Jaya Kolonel Inf. Arief Wicaksana untuk mengkonfirmasi pelaksanaan pengamanan di kedutaan dan wilayah di Jakarta sebagaimana yang diperintahkan oleh Panglima. Namun keduanya belum merespons. 

Selain mengerahkan Pangdam Jaya, dalam surat telegram  disebutkan panglima juga meminta satuan intelijen TNI melakukan deteksi dini dan cegah dini adanya kelompok di tempat-tempat obyek vital, strategis, dan kedutaan serta mengantisipasi perkembangan situasi dalam menjaga kondusivitas di wilayah DKI Jakarta.