WAKIL Ketua Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengatakan Presiden Prabowo Subianto belum menyampaikan komunikasi resmi terkait dengan keinginannya menjadi juru damai bagi Amerika Serikat dan Iran. Adapun konflik di kawasan Timur Tengah memanas setelah Israel bersama AS melancarkan serangan ke Iran pada 28 Februari 2026.

Indonesia pun mengajukan diri untuk menjadi fasilitator dialog para pihak yang berkonflik. Tak hanya itu, apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden RI bersedia untuk bertolak ke Teheran guna melakukan mediasi.

“Terkait dengan apakah Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan atau meminta masukan kepada DPR mengenai rencana tersebut, hingga saat ini belum ada komunikasi resmi yang diterima oleh Komisi I DPR RI,” tutur Dave ketika dihubungi pada Ahad, 1 Maret 2026.

Meski begitu, Dave menegaskan parlemen siap memberikan dukungan maupun pandangan strategis jika diperlukan. Hal ini terutama untuk memastikan bahwa langkah diplomasi tetap berada dalam koridor kepentingan nasional dan sesuai dengan prinsip konstitusi.

Adapun, politikus Partai Golkar ini menegaskan ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan apabila Prabowo benar-benar berangkat ke Teheran untuk menjalankan peran sebagai mediator. Menurut Dave, Indonesia harus menjaga posisi yang seimbang agar tetap netral dan tidak menimbulkan kesan berpihak pada salah satu pihak.

Lalu, aspek keamanan dan keselamatan Presiden beserta rombongan juga harus menjadi prioritas utama. “Mengingat kondisi di kawasan tersebut masih sangat dinamis,” katanya.

Selain itu, ujar Dave, langkah diplomasi yang dilakukan sebaiknya terintegrasi dengan upaya multilateral, baik melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Dengan demikian, Indonesia tidak bergerak sendiri, melainkan menjadi bagian dari konsensus internasional yang lebih luas.

Ide Prabowo terbang ke Teheran untuk mediasi konflik AS-Iran menuai kritik. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal berpendapat rencana itu tidak realistis. Pertama, menurut Dino, Amerika Serikat jarang bersedia dimediasi pihak ketiga ketika melancarkan serangan militer. Dino menilai AS sebagai negara adidaya memiliki egonya tersendiri.

Alasan kedua, kata Dino, saat ini belum ada kepercayaan dari pemerintah Iran terhadap pemerintah Indonesia. Sebab, selama lebih dari setahun terakhir ini tidak ada kedekatan antara pemerintah Iran dan Indonesia.

Ketiga, Dino menyatakan tidak mungkin Presiden AS Donald Trump dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio—sebagai pihak yang menyerang Iran—bersedia berkunjung ke Teheran.

Kemudian keempat, upaya mediasi mengharuskan Presiden Prabowo bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selaku pihak utama yang melancarkan serangan ke Iran. Hal ini, kata Dino, tidak mungkin dilakukan, baik secara politik, diplomatik, maupun logistik. Dino menyatakan pertemuan Prabowo dan Netanyahu berarti bunuh diri politik bagi Presiden Prabowo.

Sementara itu, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan Indonesia tidak berada dalam posisi yang setara dengan AS. Menurut dia, perjanjian perdagangan resiprokal alias agreement on reciprocal trade (ART) yang diteken dengan AS pada 19 Februari 2026 tidak mencerminkan kesetaraan dan justru merugikan Indonesia.

“Itu saja kita tidak setara (dengan) Amerika. Bagaimana mendamaikan, orang yang tidak setara dalam keadaan ini dalam hal perundingan seperti itu?“ kata JK di rumah pribadinya di kawasan Jakarta Selatan, pada Ahad, 1 Maret 2026.