INFO NASIONAL – DPRD DKI Jakarta mendukung penuh berbagai upaya pemerintah provinsi mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, DPRD berkomitmen memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan mampu memperkuat sektor usaha, meningkatkan investasi, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Jakarta. Sehingga, kesejahteraan warga semakin meningkat dan daya saing daerah semakin kuat.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani mengapresiasi berbagai sektor industri yang berkontribusi positif terhadap pertumbuhan perekonomian. Di sisi lain, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo memandang pelaku UMKM punya peran strategis menggerakkan ekonomi.

Termasuk usaha kecil perdagangan pedagang takjil saat Ramadan. Aktivitas ekonomi yang tumbuh setiap bulan suci berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Bahkan, memperkuat perputaran ekonomi lokal.

“Karena itu, diperlukan kebijakan fasilitasi yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan,” kata dia.

Rio menegaskan, dukungan Pemprov DKI Jakarta bisa terwujud lewat kebijakan konkret. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta bisa memperluas penyelenggaraan bazar Ramadan dan sentra takjil secara merata hingga tingkat kelurahan dan RW.

Menurut Rio, perlu pendekatan berbasis data kewilayahan agar program mampu menjangkau pelaku UMKM secara inklusif. Dengan begitu, keuntungan ekonomi selama Ramadan tidak hanya terpusat di pusat perbelanjaan atau kawasan bisnis di tengah kota. Pelaku usaha di lingkungan permukiman warga juga ikut merasakan.

“Hal ini penting agar keuntungan ekonomi Ramadan tidak hanya terpusat di mal atau pusat kota, tapi juga dinikmati pelaku usaha di lingkungan tempat tinggal warga,” ujar Rio.

Selain perluasan akses lokasi usaha, Rio juga menyoroti pentingnya afirmasi bagi UMKM binaan dalam setiap bazar resmi yang difasilitasi pemerintah. Skema promosi produk lokal harus memberikan kemudahan. Berupa biaya partisipasi yang terjangkau atau bahkan subsidi.

Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari strategi peningkatan akses pasar. Sekaligus memperluas jejaring usaha pelaku UMKM. Sehingga, UMKM mampu berkembang secara berkelanjutan. Tidak hanya bergantung pada momentum musiman.

Rio pun menekankan urgensi percepatan transformasi digital bagi UMKM Jakarta. Pelatihan pemanfaatan marketplace, optimalisasi media sosial untuk promosi, serta perluasan penggunaan sistem pembayaran non-tunai seperti QRIS.

Dengan begitu kemampuan literasi digital meningkat. Sekaligus memperkuat daya saing pelaku usaha di tengah perubahan perilaku konsumen yang semakin mengarah pada transaksi digital.

“Meningkatkan literasi digital dan daya saing pelaku usaha secara berkelanjutan,” ucapnya.

Adapun, Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto menyebut keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) takjil memiliki peran penting menjaga perputaran ekonomi selama Ramadan. Pasalnya, pedagang hidangan ringan berupa makanan atau minuman manis untuk berbuka puasa itu selalu menuai minat warga.

Karena itu, para pelaku usaha kecil harus memanfaatkan momentum itu secara optimal. “Tentu hal ini kesempatan bagi UMKM memanfaatkan momentum ini,” ujarnya.

Menurut dia, aktivitas penjualan takjil sudah menjadi bagian dari tradisi dan sudah sepatutnya mendapat perhatian dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta.

Sebagian UMKM, dia melanjutkan, muncul sebagai usaha musiman. Sementara lainnya menyesuaikan jenis dagangan mengikuti kebutuhan Ramadan.

Dia berharap, warga memanfaatkan momentum itu sebaik mungkin. Perputaran roda perekonomian berjalan dengan baik. “Pada dasarnya hal ini sudah menjadi tradisi. Mudah-mudahan usaha musiman ini bisa berjalan dengan baik,” kata Wahyu. (*)