ESKALASI perang yang pecah di wilayah Timur Tengah tak hanya berdampak pada peta geopolitik kawasan, tapi juga menyeret jemaah umrah asal Indonesia ke situasi tak menentu. Jemaah umrah yang seharusnya pulang ke Tanah Air terpaksa tertahan di Arab Saudi setelah penerbangan mereka dibatalkan sepihak oleh pihak penerbangan.

Salah satunya Jelita Wiyandini, yang seharusnya terbang ke Indonesia pada 28 Februari 2026 menggunakan maskapai Etihad Airways. Namun saat hendak check-in, ia mendapati penerbangannya ke Abu Dhabi ditangguhkan. “Petugas bilang penerbangan suspended. Awalnya saya kira karena cuaca. Ternyata karena perang,” kata Jelita saat dihubungi pada Senin, 2 Maret 2026.

Maskapai kemudian menyatakan semua penerbangan hari itu dibatalkan dan meminta penumpang mencari penginapan sendiri. Alasan yang disampaikan adalah force majeure atau kejadian luar biasa yang di luar kendali manusia (seperti bencana, perang, dan pandemi) sehingga kompensasi tidak berlaku. Kebijakan itu, menurut Jelita, juga tercantum dalam aplikasi maskapai.

Ia yang bepergian bersama ibu dan bibinya yang berusia di atas 60 tahun memilih segera mencari hotel sekitar empat kilometer dari bandar udara. “Yang penting mereka bisa istirahat dulu. Urusan finansial saya pikir belakangan,” ujarnya.

Semua biaya tambahan, dari hotel, makan, hingga pembelian tiket baru, mau tak mau harus ditanggung sendiri. Jelita akhirnya membeli tiket maskapai berbiaya rendah untuk terbang pada 3 Maret melalui Kuala Lumpur.

Sejak Sabtu malam, 28 Februari 2026, Jelita berupaya menghubungi Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah. Ia mengaku menghubungi nomor telepon yang tertera dalam selebaran imbauan resmi, tapi pesan WhatsApp tak kunjung terkirim. Setelah mencoba nomor telepon lain yang diterima saat roaming, pesan akhirnya tersampaikan meski respons dinilai lambat.

“Balasannya normatif. Disuruh cari tiket lain, tanya kompensasi ke maskapai. Itu sudah pasti saya lakukan. Tidak ada pertanyaan empati, seperti apakah kami aman, cukup makan, atau butuh bantuan,” katanya. Ia juga mengaku diminta mengisi data diri, tapi setelah itu tak ada tindak lanjut konkret. “Seharusnya ada perlindungan nyata sebagai perpanjangan tangan pemerintah,” ujarnya.

Situasi yang dialami Jelita bukan yang terburuk. Ia mengaku bertemu dengan jemaah umrah lain yang memilih bertahan di musala bandara karena takut keluar. Mereka adalah ibu dan anak perempuan yang baru pertama kali ke luar negeri. “Mereka tidak berani keluar bandara. Sampai tadi malam masih di musala. Bayangkan dinginnya seperti apa,” kata Jelita.

Ia juga mengetahui seorang anggota jemaah umrah pria yang kini demam dan kehabisan dana setelah menginap di hotel jauh dari bandara. “Kondisi seperti ini mungkin tidak terlihat karena mereka tidak vokal,” katanya.

Jelita berharap ada langkah lebih aktif dari perwakilan pemerintah Indonesia untuk menjangkau langsung jemaah umrah yang tertahan, termasuk menyediakan bantuan transportasi menuju bandara atau setidaknya tempat penampungan sementara.

Di tengah eskalasi perang yang tak bisa mereka kendalikan, Jelita mengatakan jemaah umrah yang tertahan kini bergulat dengan ketidakpastian. Ia berharap negara hadir dan bisa merespons lebih sigap pada saat genting seperti ini.

Hingga berita ini ditulis, Tempo masih berupaya meminta konfirmasi dari KJRI Jeddah mengenai langkah konkret yang telah dilakukan untuk membantu jemaah umrah Indonesia yang terdampak pembatalan penerbangan akibat konflik di kawasan tersebut. Namun, hingga kini, KJRI Jeddah belum memberikan respons apa pun.

Tempo juga berupaya menghubungi Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, serta juru bicara Kementerian Haji dan Umrah, Ichsan Marsha. Namun, hingga berita ini ditulis, ketiganya juga belum memberikan tanggapan.