Jakarta –

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Program Inkubasi Industri Kecil dan Menengah (IKM) 2026 yang berkolaborasi dengan kalangan akademisi. Program ini bertujuan memperkuat kesiapan IKM Jawa Barat agar mampu bersaing di pasar nasional maupun global.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jabar, Nining Yuliastiani, mengatakan sebanyak 200 IKM terpilih akan mengikuti Program Inkubasi IKM 2026.

Selama masa inkubasi, peserta akan mendapatkan pendampingan intensif selama tiga bulan. Berbagai fasilitas disiapkan, mulai dari diagnosis kesehatan bisnis, kelas mentoring terkait manajemen usaha, pemasaran, branding, hingga penyusunan pitching deck.

Peserta juga akan memperoleh pelatihan eksklusif bersama praktisi bisnis dan akademisi dari Science Techno Park (STP) Direktorat Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi Universitas Indonesia (UI). Selain itu, tersedia fasilitasi sertifikasi seperti Halal, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merek, atau Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi peserta yang membutuhkan.

Program Inkubasi IKM 2026 diawali dengan gelar wicara yang dilaksanakan secara daring pada Kamis (25/2/2026). Kegiatan ini menghadirkan Kepala Disperindag Jabar Nining Yuliastiani, CEO PT Sainsgo Karya Indonesia (Maskit) Yolla Miranda, serta Direktur STP UI Chairul Hudaya sebagai narasumber. Peserta yang mengikuti kegiatan ini terdiri atas pelaku IKM se-Jawa Barat, asosiasi, serta perwakilan Disperindag kabupaten/kota di Jabar.

Dalam pemaparannya, Nining menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi IKM Jabar, mulai dari kesenjangan kapasitas dan standar kualitas, keterbatasan sumber daya, hingga rendahnya daya saing terhadap produk impor.

“Kami ingin IKM di Jabar tidak hanya bertahan, tetapi naik kelas dan mampu mengakses pasar yang lebih luas. Melalui kerja sama dengan STP UI, kami berharap IKM dapat terfasilitasi secara lebih terstruktur, baik dalam hal standardisasi, sertifikasi, hingga kesiapan ekspor,” ujar Nining, dalam keterangan tertulis, Senin (2/3/2026).

Ia menegaskan pengembangan IKM tidak cukup hanya mengandalkan promosi.

“Produk IKM harus bisa masuk dalam rantai pasok industri dan menjadi bagian dari value chain lokal yang mampu menggantikan bahan import. Tantangan terbesar kita saat ini adalah aspek keberlanjutan dan keberanian untuk terus berkembang,” tegasnya.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara konsisten memberikan fasilitasi standarisasi setiap tahun, baik melalui dukungan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Ia menambahkan, Program Inkubasi IKM 2026 akan memperkuat kapasitas manajerial pelaku IKM agar lebih modern dan adaptif, termasuk melalui penerapan digitalisasi keuangan. Selain itu, program ini juga membuka peluang bagi IKM untuk mengakses investor guna mendukung pengembangan usaha mereka.

Bagi pelaku IKM yang berminat, pendaftaran dibuka secara daring melalui tautan https://bit.ly/LinkPendaftaranIKMIstimewa mulai 26 Februari hingga 17 Maret 2026.

(anl/ega)