Eberta
SATUAN Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) mengejar penanganan pengungsi bencana Sumatera ke tempat relokasi yang lebih layak sebelum Idulfitri 2026.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Tito Karnavian mengatakan percepatan relokasi pengungsi menjadi salah satu fokus dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Menteri Dalam Negeri ini menuturkan jumlah pengungsi terus mengalami penurunan signifikan dibandingkan masa awal bencana.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Dari dua juta warga terdampak pada fase awal, per 27 Februari 2026, tercatat tersisa 11.307 jiwa yang masih berada di tenda pengungsian. Sebagian besar berada di Provinsi Aceh sebanyak 10.394 jiwa, sementara di Sumatera Utara tersisa 913 jiwa. Adapun seluruh pengungsi di Sumatera Barat telah meninggalkan tenda darurat.
“Kami harapkan secepat mungkin bisa menyelesaikan sebelum Idul Fitri. Kalau bisa sebelum Idul Fitri semua tidak ada di tenda tapi di huntara (hunian sementara) atau menerima dana tunggu hunian yang diberikan,” kata Tito dalam rapat koordinasi tingkat menteri di Jakarta, Jumat, 27 Februari 2026, dikutip dari keterangan resminya.
Tito mengatakan untuk mendukung percepatan tersebut, Satgas PRR terus mendorong pembangunan hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), serta penyaluran dana tunggu hunian.
Berdasarkan data Satgas PRR per 27 Februari 2026, target pembangunan huntara di tiga provinsi mencapai 18.253 unit, dengan realisasi sebanyak 10.498 unit atau persentase 57 persen.
Tercatat 1.363 unit dari target 36.669 unit hunian tetap dalam proses pembangunan. Adapun enam huntap di Sumatera Barat tercatat sudah selesai pembangunan.
Tito mengatakan penyaluran bantuan perbaikan rumah rusak juga terus dilakukan secara bertahap. Dari lebih dari 73.000 unit rumah yang telah teridentifikasi mengalami kerusakan ringan, sedang, dan berat, proses verifikasi dan pencairan bantuan terus dikebut agar masyarakat dapat segera melakukan perbaikan mandiri.
Tito mengatakan Satgas PRR memastikan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berjalan intensif untuk mempercepat penyelesaian hunian. Menurut dia, dukungan Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Danantara serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sangat penting dalam memastikan masyarakat terdampak segera menempati hunian yang aman dan layak.
