SEKRETARIS Jenderal Partai Golkar Sarmuji mengingatkan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud untuk mendengarkan aspirasi masyarakat perihal polemik pembelian mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar. Menurut Sarmuji, Rudy perlu mempertimbangkan pendapat masyarakat setempat meskipun mobil itu diklaim sesuai untuk medan wilayah Kalimantan.

“Kalimantan Timur medannya berat dengan luas wilayah seperti luasan pulau Jawa. Tapi apapun kita harus mengukur dengan kondisi rakyat kita, bukan dengan ukuran pribadi,” ujar Ketua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat itu melalui pesan singkat pada Jumat, 27 Februari 2026.

Sarmuji mengatakan Dewan Pimpinan Pusat telah berkomunikasi dengan Rudy yang merupakan kader partai berlambang pohon beringin itu. Ia menyampaikan Golkar meminta Rudy untuk lebih mendengarkan suara publik di tengah pemangkasan anggaran pemerintah.

Menurut penjelasan Rudy kepada Sarmuji, mobil dinas untuk gubernur itu berasal dari anggaran pemerintah daerah tahun 2024. Namun untuk tipe jenis kendaraan itu harus inden atau membayar uang muka lebih dulu.

Namun Sarmuji mengklaim Rudy masih menggunakan kendaraan pribadi alih-alih mobil dinas. Sarmuji pun menilai keputusan Rudy sudah tepat.

“Saya menyampaikan, itu lebih baik meskipun pada dasarnya Gubernur berhak mendapatkan mobil dinas. Kebetulan Pak Gubernurnya memiliki kemampuan dan mau memakai mobil pribadi,” ujar dia. 

Pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar untuk Gubernur Kalimantan Timur mendapat sorotan publik di tengah kebijakan pemangkasan anggaran pemerintah. Anggota DPRD Kaltim yang mempertanyakan asas manfaat pengadaan jenis kendaraan SUV hybrid bermesin 3.000 cc itu bagi 3,7 juta penduduk setempat. 

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Sri Wahyuni mengklaim pengadaan ini telah melalui pertimbangan matang berdasarkan kebutuhan kedinasan dan efektivitas kerja kepala daerah dalam melayani masyarakat.