SEJUMLAH fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat tak satu suara dalam penentuan besaran angka ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Fraksi di DR ada yang menilai ambang batas parlemen mesti dihapuskan maupun diperbesar.

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menjelaskan, tidak ada angka ideal untuk menentukan besaran ambang batas parlemen.

“Ambang batas umumnya ditentukan berdasarkan keputusan politik, bukan perhitungan mekanis,” kata Arya pada Kamis 26 Februari 2026.

Dia mencontohkan, jika pada pemilu 2029 nanti ambang batas dibuat rendah dengan angka 1 persen, maka dampaknya akan tercipta multipartai ekstrem yang dapat berimplikasi pada legislatif deadlocks dan instabillitas politik di DPR. 

Sementara itu, kata dia, jika ambang batas dibuat lebih tinggi dari besaran saat ini, maka dampaknya akan membuat derajat keterwakilan dan tingginya suara yang tidak terkonversi menjadi kursi jauh lebih besar. 

Ia mengusulkan agar ambang batas dilakukan penurunan dalam dua siklus pemilu, yakni 3,5 persen untuk 2029 dan 3 persen untuk berikutnya. Dia mencontohkan, pada pemilu lalu penggunaan ambang batas 3,5 persen dapat menurunkan jumlah suara tidak terbuang dari 17 menjadi 11 juta.

“Penurunan diperkirakan akan meningkatkan derajat keterwakilan lebih inklusif,” ujar Arya.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah berpendapat jika ketentuan parliamentary threshold tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin konstitusi.

Mahkamah melanjutkan, ketentuan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Pemilu konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu 2029 dan selanjutnya sepanjang telah dilakukan perubahan.