Eberta
WAKIL Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang mengaku mendapat laporan tentang pemilik dapur makan bergizi gratis (MBG) atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang melakukan mark-up bahan baku. Nanik mendapat laporan itu dalam rapat koordinasi BGN bersama 933 orang pengelola dapur MBG di wilayah Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Karanganyar di Solo, Jawa Tengah pada Selasa malam, 24 Februari 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Saat dihubungi, Nanik enggan membeberkan berapa banyak aduan yang ia terima. Sementara dalam keterangan tertulis, Nanik mengungkap bahwa laporan itu berasal dari sejumlah kepala SPPG yang menyatakan ada praktik culas dalam pengelolaan MBG di wilayah tersebut.
“Banyak kepala SPPG melaporkan tentang mitra yang sering me-markup harga di atas harga ecer tertinggi (HET) dan memaksa mereka menerima bahan baku berkualitas buruk,” kata Nanik dikutip pada Kamis, 26 Februari 2026.
Menanggapi laporan itu, Nanik pun memerintahkan koordinator wilayah Surakarta, Boyolali, Sragen, dan Karanganyar untuk mengecek langsung ke SPPG yang diduga menaikkan biaya tambahan dari harga asli bahan baku yang telah ditentukan. Nanik juga memperingatkan pegawai dapur yang terdiri dari kepala SPPG, pengawas keuangan maupun pengawas gizi untuk menolak bersekongkol dengan pemilik dapur yang curang.
“Jangan pernah mau mengikuti kemauan, apalagi bekerja sama dengan mitra SPPG yang me-markup harga bahan baku pangan untuk MBG, apalagi dengan kualitas bahan pangan yang jelek,” kata dia.
Menurut Nanik, para pegawai SPPG rentan berhadapan dengan masalah hukum jika Badan Pengawas Keuangan menemukan adanya mark up bahan pangan di atas HET dalam laporan keuangan. Sementara para pemilik dapur, kata dia, bisa mencari celah untuk kabur.
Dia pun mengancam akan menangguhkan izin operasional dapur jika ketahuan melakukan mark up. Nanik menitipkan pesannya kepada para mitra SPPG. “Kalau ada Mitra yang ketahuan me-mark up harga pangan, dan hanya menyediakan satu dua supplier saja, maka akan saya suspend,” ujar dia.
Nanik menekankan bahwa SPPG harus memasok bahan baku MBG dari minimal 15 pemasok berbeda terutama kelompok usaha lokal di bidang pertanian, peternakan, koperasi hingga UMKM. Sehingga, kata dia, masyarakat sekitar lokasi SPPG bisa merasakan manfaat dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini.
