PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi di Tepi Barat, Palestina. Menurut Prabowo, kondisi itu dapat mempengaruhi upaya penyelesaian perang Israel terhadap Palestina.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Prabowo mengutarakan hal ini dalam pertemuannya dengan Raja Yordania Hasyimiah, Raja Abdullah II ibn Al-Hussein, di Istana Basman, Kota Amman, Yordania.
Kepala Negara berujar, dinamika yang terjadi di wilayah tersebut berpotensi mengganggu upaya-upaya untuk menciptakan stabilitas di Tanah Palestina.
“Kami sangat prihatin dengan masalah-masalah di Tepi Barat. Kami merasa bahwa hal ini dapat memengaruhi keberhasilan dari apa pun yang kami coba lakukan di Gaza,” ucap Prabowo di Yordania, Rabu siang, 25 Februari 2026.
Penyelesaian konflik di Palestina, kata eks Menteri Pertahanan ini, tidak bisa dilepaskan dari koordinasi negara-negara yang dekat dengan wilayah Palestina. Maka dari itu Prabowo mendorong penguatan kerja sama dengan Yordania. Musababnya, Yordania merupakan kawasan yang paling dekat dengan Palestina karena berbatasan langsung dengan Tepi Barat.
“Kami berharap kami dapat memiliki kerja sama yang erat karena Anda (Raja Abdullah II) adalah pihak paling dekat dengan persoalan Gaza,” ujar Prabowo.
Prabowo menekankan Indonesia akan memperkuat dan meningkatkan kerja sama dengan Yordania. “Saya rasa tim saya akan bekerja sama secara erat dengan tim Anda, sehingga kita selalu memantau situasi, kita tahu persis apa yang akan terjadi,” kata dia.
Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Israel telah menyuarakan kekhawatiran atas rencana perluasan pemukiman yang baru saja ditandatangani. Menurut mereka, langkah ini akan menandai perluasan pertama perbatasan dari Yerusalem timur ke Tepi Barat yang diduduki sejak 1967.
Israel telah menduduki Yerusalem timur sejak 1967 dan mengklaimnya sebagai miliknya, meski langkah ini ditolak dunia internasional.
Palestina telah menetapkan wilayah Yerusalem timur sebagai pusat pemerintahan negara mereka nanti.
Dilansir dari CNA, proposal itu yang diterbitkan pada awal Februari tetapi dilaporkan oleh media Israel pada Senin, 17 Februari. Keputusan ini muncul di tengah kecaman global terhadap upaya Israel yang secara bertahap mencengkeram kontrol atas Tepi Barat.
Para kritikus menyebut langkah sepihak ini sebagai bentuk aneksasi de facto wilayah Palestina oleh Israel.






