KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan agar mitra satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) mulai membeli alat vakum pengemas makanan atau vaccum sealer. Alat itu, kata Dadan, dapat digunakan untuk mengemas menu makan bergizi gratis (MBG) yang membutuhkan pengemasan plastik kedap udara.
Dadan mengatakan, vakum pengemas makanan dapat membuat makanan lebih awet, higienis, dan tetap layak konsumsi saat didistribusikan. Langkah ini, kata dia, menjadi bagian dari penguatan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG selama Ramadan.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Di satu sisi, Dadan menginstruksikan agar sebaiknya pengemasan MBG Ramadan menghindari kemasan plastik sederhana. Dia meminta agar SPPG memberikan tempat atau wadah MBG yang lebih representatif. “Ini mampu menjaga kualitas makanan hingga diterima oleh penerima manfaat,” kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu, 25 Februari 2026.
Dadan juga menyoroti komposisi bahan pangan agar sesuai dengan pagu bahan baku yang telah ditetapkan. Dalam pembahasan, disampaikan bahwa kacang memiliki harga relatif lebih mahal dibanding telur, sementara telur dinilai memiliki citra protein yang lebih baik dan lebih mudah diterima masyarakat. Karena itu, mitra diminta menyesuaikan komposisi menu dengan mengganti kacang menjadi telur tanpa mengurangi nilai gizi.
Ia memastikan setiap SPPG menyusun penjelasan rinci terkait Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan harga masing-masing bahan pangan dalam setiap menu. Disebutkan, pagu harga bahan baku untuk balita hingga siswa SD kelas 3 sebesar Rp8.000, sementara untuk kelompok lainnya Rp10.000. Patokan dasar ini dapat berbeda sesuai indeks kemahalan daerah dan bersifat at cost, sehingga perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik.
BGN turut mengingatkan agar mitra tidak memaksakan penggunaan bahan baku yang sudah dalam kondisi kurang baik. Jika ditemukan bahan yang tidak layak, distribusi dapat ditunda dan diinformasikan untuk diganti pada hari berikutnya. Kebijakan ini diambil untuk memastikan keamanan dan kesehatan penerima manfaat tetap menjadi prioritas utama.
“Kami tidak ingin ada kompromi dalam hal kualitas. Prinsipnya sederhana: makanan harus aman, bergizi, dan sesuai pagu. Jika ada bahan yang tidak layak, lebih baik diganti daripada dipaksakan. Ini bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat,” ujarnya.






